JK: Tangkal Paham Khalifah Islam dan NKRI Harga Mati  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan pidato saat pengukuhan Guru Besar di Universitas Nasional, Jakarta, 23 Mei 2015. 154 mahasiswa ditangkap dan Maftuh Fauzi yang menjadi korban penangkapan itu, akhirnya meninggal usai mengalami infeksi di otak akibat sabetan benda tumpul. ANTARA/M Agung Rajasa

    Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan pidato saat pengukuhan Guru Besar di Universitas Nasional, Jakarta, 23 Mei 2015. 154 mahasiswa ditangkap dan Maftuh Fauzi yang menjadi korban penangkapan itu, akhirnya meninggal usai mengalami infeksi di otak akibat sabetan benda tumpul. ANTARA/M Agung Rajasa

    TEMPO.CO, Tegal - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta kepada ulama seluruh Indonesia tangkal paham kekhalifahan Islam yang saat ini sedang gencar dikampanyekan oleh beberapa organisasi. Menurut dia, paham khalifah Islam tidak sesuai dengan konstitusi Indonesia.

    "Negara Kesatuan Republik Indonesia itu harga mati, kita menganut kesatuan," kata Kalla, di depan ratusan ulama seluruh Indonesia, di Pondok Pesanten At-Tauihiddyah, Tegal, Jawa Tengah, Senin, 8 Juni 2015. "Singkirkan kekhalifahan."

    Kalla menilai sistem kekhalifahan tidak cocok diterapkan. Musababnya, Indonesia saat ini sudah memiliki ideologi negara yang tidak bisa diubah. Dia juga meminta kepada ulama agar menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam dari pengaruh paham radikal. "Jangan sampai terpengaruh rayuan masuk surga dengan cara bunuh diri."

    "Harus bangun sistem negara yang kuat, kita tidak ingin kan seperti di negara-negara Timur Tengah, karena sistem negaranya tidak kuat jadi terpecah belah," ujarnya.

    Kalla juga meminta kepada ulama agar dalam berceramah memberikan pengetahuan pembangunan ekonomi kepada masyarakat setempat. Misalnya, memberikan pengetahuan Islam yang berkaitan dengan pertanian. Tujuannya, agar masyarakat dapat hidup dengan mandiri.

    Kalla juga tidak ingin umat Islam, seperti di negara-negara pecahan Uni Soviet, yang tidak bisa mengelola industri migas Tanah Air dan menyebabkan negara itu miskin. "Misalnya Uzbekistan, Kirgistan, Kazakhstan," ujarnya.

    REZA ADITYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.