Moeldoko: Soal Panglima TNI, Itu Hak Prerogatif Presiden

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo bersama Panglima TNI Jenderal Moeldoko saat meninjau pembangunan Pasar Pharaa di Sentani, Papua, 9 Mei 2015. Pasar Pharaa ini akan menjadi pasar percontohan pertama di Indonesia yang terpadu antara pasar dan terminal. TEMPO/Cunding Levi

    Presiden Joko Widodo bersama Panglima TNI Jenderal Moeldoko saat meninjau pembangunan Pasar Pharaa di Sentani, Papua, 9 Mei 2015. Pasar Pharaa ini akan menjadi pasar percontohan pertama di Indonesia yang terpadu antara pasar dan terminal. TEMPO/Cunding Levi

    TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Moeldoko pada Juli mendatang memasuki masa pensiun. Saat rapat kerja dengan Komisi Politik DPR, Senin 8 Juni 2015, Moeldoko ditanya sejumlah isu strategis, termasuk salah satu rencana penggantian dirinya. Namun Moeldoko menjawab taktis.

    Menurut Moeldoko, rapar kerja dengan Komisi I DPR tak membahas soal pergantian Panglima TNI. "Agendanya masih bicara anggaran, yang diterima hingga saat ini, kemudian perkembangan program kita seperti apa berapa persen. Ketiga membahas isu strategis ya. Oh enggak masuk (soal pergantian Panglima TNI). Itu ranahnya Presiden," kata Moeldoko sebelum rapat kerja di Gedung DPR RI, Jakarta.

    Moeldoko mengatakan, akan menyampaikan beberapa isu strategis yang terkait dengan situasi global, regional, nasional sekarang.
    "Termasuk di internal sendiri dengan bagaimana perkembangan TNI sendiri," ujar dia.

    Soal pergantian Panglima TNI yang dilakukan secara bergiliran dari TNI, Moeldoko menjawab. "Itu saya kira sudah dijawab oleh Pak Andi Widjojanto (Menteri Sekretaris Kabinet). Sesuai dengan politik keamanan negara, politik pertahanan. Itu domain penuh dan hak prerogatif presiden. Kalaupun nanti keterlibatan TNI dalam konteks itu, dalam bentuk saran masukan ke Presiden," kata Moeldoko.

    Rapat kerja antara Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI dilakukan secara tertutup. "Dilakukan tertutup saja," kata Moeldoko ketika ditanyakan oleh Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq.

    Mendapat jawaban tersebut, Mahfuzd meminta media untuk meninggalkan ruang rapat."Karena yang akan kita bicarakan hal-hal yang punya tingkat sensitif  tinggi terkait program TNI dan anggaran, mohon izin, rapat ini kami lakukan tertutup," kata Mahfudz Siddiq.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kasus Kartel Harga Tiket Pesawat Siap Disidangkan

    Komisi Pengawas Persaingan Usaha menduga mahalnya harga tiket pesawat disebabkan pasar oligopolistik. Citilink dan Lion Air diduga terlibat.