Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jateng Belum Berhasil Damaikan Kisruh di Kota Tegal  

image-gnews
Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Untuk Rakyat Tegal (Gempur) berunjuk rasa di Balai Kota Tegal, 7 April 2015. Mahasiswa mendesak Wali Kota Tegal, Siti Masitha Soeparno mundur dari jabatannya, karena dalam satu tahun kepemimpinannya belum terlihat adanya upaya memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Tempo/DINDA LEO LISTY
Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Untuk Rakyat Tegal (Gempur) berunjuk rasa di Balai Kota Tegal, 7 April 2015. Mahasiswa mendesak Wali Kota Tegal, Siti Masitha Soeparno mundur dari jabatannya, karena dalam satu tahun kepemimpinannya belum terlihat adanya upaya memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Tempo/DINDA LEO LISTY
Iklan

TEMPO.COSemarang - Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendamaikan kisruh di Pemerintah Kota Tegal belum berhasil. Dalam beberapa bulan terakhir, situasi pemerintahan kota itu tidak kondusif, karena ada konflik yang melibatkan tiga pihak, yakni Wali Kota Siti Masitha Soeparno, Wakil Wali Kota Nur Sholeh, dan sejumlah PNS yang dibebastugaskan. 
“Sekarang kondisinya belum banyak beranjak. Sudah bagus belum, tapi menjadi lebih jelek juga tidak,” kata Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko kepada Tempo di Semarang, Ahad, 7 Juni 2015. 

Heru adalah wakil dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ditugasi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendamaikan tiga pihak yang berkonflik. Heru beberapa kali menggelar pertemuan dengan Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan sejumlah pejabat Kota Tegal yang dibebastugaskan. Tapi upaya mendamaikan belum berhasil.

Sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah, Heru mengaku hanya bisa memberikan motivasi dan dorongan agar semua pihak bisa menahan diri, supaya konflik tidak berlarut-larut. Selain itu, Heru sudah sering berupaya memfasilitasi dan intermediasi pihak yang berkonflik. Tapi, ucap Heru, hasilnya belum maksimal. “Semua berpulang pada pelaku di sana (di Pemkot Tegal),” ujarnya.

Heru menilai belum berdamainya mereka karena satu dengan yang lain sudah sangat sulit menjalin komunikasi. Heru menceritakan, ketiga pihak masih sulit diajak bicara secara bersama-sama. Dalam acara seremonial, mungkin saja mereka mau. Namun, setelah itu, mereka akan bersikap lain lagi. “Situasi sekarang istilahnya adalah isin (malu) mundur,” tutur Heru. 

Karena pendekatan kekeluargaan dan perdamaian sulit diwujudkan, Pemprov Jawa Tengah memfasilitasi dengan menggunakan model aturan perundang-undangan yang ketat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Satu di antaranya menggunakan Undang-Undang Aparatur Sipil Negeri. Misalnya, apakah langkah Wali Kota Tegal memberhentikan para kepala dinas sudah sesuai dengan aturan atau belum. Di sisi lain, apakah patut jika para pegawai negeri sipil ikut menggelar demo terhadap Wali Kota. “Jadi penyelesaian di Pemkot Tegal masih butuh proses,” katanya.

Hubungan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal sesungguhnya sudah renggang sejak pelantikan pada 23 Maret 2014. Namun puncaknya baru terjadi sekitar tiga bulan lalu. Sengketa biaya politik untuk menang dalam pemilihan Wali Kota Tegal 2013 diduga sebagai salah satu pemicunya.

Kisruh semakin melebar karena Wali Kota Siti juga membebastugaskan belasan kepala dinas. Akibatnya, para PNS beberapa kali menggelar unjuk rasa menolak kepemimpinan Siti.

ROFIUDDIN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Menjelang Pemilu, Elite Politik Diminta Tak Saling Tuding

24 Juni 2018

Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono saat tiba di Bareskrim Polri, Jakarta, 6 Februari 2018. SBY didampingi  Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan. TEMPO/Ilham Fikri
Menjelang Pemilu, Elite Politik Diminta Tak Saling Tuding

KIPP menyebutkan para elite politik seharusnya membeberkan hal-hal yang sifatnya faktual menjelang pemilu.


Puan Minta Para Mantan Presiden: Jauh di Mata Dekat di Hati

18 Agustus 2017

Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (kiri), Menko Puan Maharani dan  Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, menghadiri peringatan hari kemerdekaan ke-72 di Istana Merdeka Jakarta, 17 Agustus 2017. TEMPO/Subekti.
Puan Minta Para Mantan Presiden: Jauh di Mata Dekat di Hati

Puan Maharani meminta para mantan Presiden Indonesia dan inkumben untuk tetap menjaga hubungan baik.


Cerita Diplomasi Meja Makan Jokowi dan Mantan Presiden di Istana

18 Agustus 2017

Presiden Jokowi (ketiga kiri) bersama mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kedua kiri) beserta istri Ani Yudhoyono, mantan Presiden BJ Habibie, mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR Zulkifli Hasan (kanan) beserta istri menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI  di Istana Merdeka, Jakarta, 17 Agustus 2017. Peringatan HUT ke-72 RI mengusung tema Indonesia Kerja Bersama. ANTARA/Puspa Perwitasari
Cerita Diplomasi Meja Makan Jokowi dan Mantan Presiden di Istana

Diplomasi meja makan kembali sukses membantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan para mantan Presiden RI di upacara HUT Kemerdekaan ke 72.


SBY Bertemu Mega di Istana, Pratikno: Tidak Ada Upaya Khusus

18 Agustus 2017

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjabat tangan dengan mantan Presiden Megawati usai pengibaran bendera merah putih dalam HUT RI ke-72 di Istana Negara, Jakarta, 17 Agustus 2017. Foto/Anung Anindito
SBY Bertemu Mega di Istana, Pratikno: Tidak Ada Upaya Khusus

Pratikno menuturkan bahwa mengundang para mantan Presiden RI pada upacara Detik-detik Proklamasi merupakan bagian dari SOP.


SBY Bertemu Mega, Ketua MPR Zulkifli Hasan: Alhamdulillah  

18 Agustus 2017

Presiden Jokowi (ketiga kiri) bersama mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kedua kiri) beserta istri Ani Yudhoyono, mantan Presiden BJ Habibie, mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR Zulkifli Hasan (kanan) beserta istri menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI  di Istana Merdeka, Jakarta, 17 Agustus 2017. Peringatan HUT ke-72 RI mengusung tema Indonesia Kerja Bersama. ANTARA/Puspa Perwitasari
SBY Bertemu Mega, Ketua MPR Zulkifli Hasan: Alhamdulillah  

Ihwal pertemuan SBY dan Megawati di Istana dalam HUT ke-72 RI, Ketua MPR ZUlkifli Hasan mengatakan, "Alhamdulillah."


Jusuf Kalla: Kehadiran SBY di HUT RI di Istana Tenangkan Politik

18 Agustus 2017

Presiden Joko Widoo (ketiga kiri) dan Wapres Jusuf Kalla (keempat kanan) berfoto bersama (dari kiri) mantan Presiden BJ Habibie, Iriana Joko Widodo, mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, Mufidah Jusuf Kalla, mantan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan Ani Yudhoyono usai upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI dengan mengenakan busana adat di Istana Negara, Jakarta, 17 Agustus 2017. ANTARA/Agus Suparto
Jusuf Kalla: Kehadiran SBY di HUT RI di Istana Tenangkan Politik

Wakil Presiden Jusuf Kalla merespons positif kehadiran Susilo Bambang Yudhoyo (SBY) pada HUT RI ke-72 di Istana Merdeka pada Kamis kemarin.


Partai Nasdem: Pidato Viktor Laiskodat Telah Diedit  

7 Agustus 2017

Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR Jhony Plate (kiri) dan ketua DPP Partai Nasdem Zulfan Lindan, memberikan keterangan kepada awak media, di Gedung DPP Partai Nasdem, Jakarta, 7 Agustus 2017. DPP Partai NasDem menegaskan bahwa rekaman pidato ketua fraksi Partai Nasdem DPR Viktor B Laiskodat di Kabupaten Kupang, NTT pada 1 Agustus 2017 telah diedit rekamannya yang menyebut Partai Gerindra sebagai salah satu partai yang mendukung kelompok gerakan khilafah. TEMPO/Imam Sukamto
Partai Nasdem: Pidato Viktor Laiskodat Telah Diedit  

Partai NasDem menegaskan bahwa rekaman pidato Viktor Laiskodat, yan menimbulkan kontroversi, telah diedit.


NasDem Klarifikasi Pidato Viktor Laiskodat, Fadli Zon Merespons  

7 Agustus 2017

Wakil Ketua DPR Fadli Zon memakai jam tangan Hublot Spirit of Big Bang King Gold Ceramic saat memberikan keterangan kepada wartawan mengenai pertemuan dengan Donald Trump di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 14 September 2015. ANTARA FOTO
NasDem Klarifikasi Pidato Viktor Laiskodat, Fadli Zon Merespons  

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mempertanyakan sikap NasDem yang membela kadernya, Viktor Laiskodat yang dianggap menyebarkan ujaran kebencian.


Ke MKD, PKS dan Demokrat Tuntut Viktor Laiskodat Mundur dari DPR  

7 Agustus 2017

Ketua Fraksi Nasdem DPR RI, Victor Laiskodat usai menggelar deklarasi dukungan terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk maju sebagai Cagub dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 yang disampaikan di gedung DPP Partai Nasdem, Jakarta Pusat, 12 Februari 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis
Ke MKD, PKS dan Demokrat Tuntut Viktor Laiskodat Mundur dari DPR  

PKS dan Generasi Muda Demokrat mendatangi MKD dan menuntut

Viktor Laiskodat dicopot dari DPR.


Wakapolri Syafruddin: Proses Pelaporan Terhadap Viktor Laiskodat

6 Agustus 2017

Wakil Kepala Polri (Wakapolri) yang baru Komisaris Jenderal Syafruddin bersiap mengikuti pelantikan di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, 10 September 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Wakapolri Syafruddin: Proses Pelaporan Terhadap Viktor Laiskodat

Wakapolri Jenderal Syafruddin mengatakan pihaknya bakal memproses pelaporan terhadap politikus Partai NasDem Viktor Laiskodat.