Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soal Calon Panglima TNI, Pakar: Ingat Rotasi!

Editor

Kurniawan

image-gnews
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Panglima TNI Jenderal Moeldoko (kiri), KSAL Laksamana Marsetio (ketiga kiri), KSAU Marsekal Ida Bagus Putu Dunia (kedua kanan) dan Menko Polhukam Tedjo Edi Purdijatno (kanan) beri keterangan pers tentang kecelakaan pesawat Air Asia di Sorong, Papua Barat, 28 Desember 2014. ANTARA/Prasetyo Utomo
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Panglima TNI Jenderal Moeldoko (kiri), KSAL Laksamana Marsetio (ketiga kiri), KSAU Marsekal Ida Bagus Putu Dunia (kedua kanan) dan Menko Polhukam Tedjo Edi Purdijatno (kanan) beri keterangan pers tentang kecelakaan pesawat Air Asia di Sorong, Papua Barat, 28 Desember 2014. ANTARA/Prasetyo Utomo
Iklan

TEMPO.CO , Bandung : Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran Muradi mengatakan, pergiliran angkatan dalam jabatan Panglima TNI eksplisit dalam Undang-Undang TNI.

“Kalau mengangkat lagi, misalnya, dari Angkatan Darat atau Laut, akan berpolemik, capek, kasihan presiden,” kata dia saat dihubungi Tempo, Jumat, 5 Juni 2015.

Muradi mengatakan, semangat undang-undang yang menyebutkan pergiliran angkatan dalam jabatan Panglima itu bertujuan untuk menjamin akses dan kesempatan yang sama dari masing-masing matra untuk memimpin. “Itu menjadi penting untuk menjaga soliditas TNI,” kata dia.

Menurut Muradi, mengacu pada Pasal 13 Undang-Undang TNI, saat ini adalah giliran Angkatan Udara yang menduduki posisi Panglima. Sepanjang TNI berdiri, baru satu dari Angkatan Udara yang menduduki posisi Panglima TNI, yakni Joko Suyanto.

“Angkatan Laut sudah dua kali, selebihnya dari Angkatan Darat,” kata dia. “Bagian dari semangat undang-undang itu adalah memberikan akses yang sama.”

Muradi mengatakan, kepentingan menjaga soliditas TNI ini penting. “Panglima itu penuh jabatan komando karena lebih banyak porsi pembinaan ketimbang yang lain, misalnya mengembangkan doktrin. Dalam tataran tertentu tidak terlalu harus mengikuti, misalnya, pengembangan kelautan harus dari Angkatan Laut,” kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia mengkritik pernyataan pembantu presiden yang menyebutkan tidak ada keharusan mengikuti rotasi angkatan dalam pergantian Panglima TNI. Muradi mengingatkan, mengabaikan rotasi itu bakal mmicu perdebatan yang muncul dalam pergantian Kepala Polri belum lama ini.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara belum tentu bakal menjadi Panglima TNI. Menurut dia, pemilihan Panglima TNI bergantung pada kebutuhan politik pertahanan Presiden Joko Widodo.

"Secara undang-undang memang ada kebutuhan untuk rotasi, tapi tidak ada keharusan urutannya dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan terus seperti itu lagi," kata Andi, Rabu 3 Juni 2015.

AHMAD FIKRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Apa Syarat Menjadi Panglima TNI Menurut UU Nomor 34 Tahun 2004?

1 November 2023

Sebelum diusulkan menjadi calon tunggal Panglima TNI, pada 25 Oktober 2023 lalu, Agus Subiyanto baru saja dilantik sebagai KSAD oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi menyatakan telah mengirimkan surat kepada DPR RI soal usulan calon Panglima TNI pengganti Laksamana TNI Yudo Margono pada pekan lalu. Jokowi pun menyatakan pemilihan Agus karena dia dinilai memiliki semua kriteria sebagai Panglima TNI. TEMPO/Subekti
Apa Syarat Menjadi Panglima TNI Menurut UU Nomor 34 Tahun 2004?

Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat Kepala Staf Angkatan.


Ihwal Panglima TNI yang Diperpanjang Masa Jabatannya

24 November 2022

Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa (kanan) berbincang dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) saat meninjau keamanan menjelang KTT G20 di Taman Hutan Rakyat Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali, Jumat 11 November 2022. Peninjauan oleh Panglima TNI tersebut guna memastikan kesiapan pengamanan para kepala negara dan pimpinan organisasi dunia yang akan hadir di lokasi tersebut dalam rangkaian kegiatan KTT G20. ANTARA FOTO/Media Center G20 Indonesia/Galih Pradipta
Ihwal Panglima TNI yang Diperpanjang Masa Jabatannya

Ketua DPR RI Puan Maharani akan mengumumkan calon Panglima TNI pada Senin, 28 November 2022.


Hari Ini 75 Tahun Lalu Jenderal Soedirman Dilantik Jadi Panglima TNI, Bagaimana Riwayat TNI?

27 Juni 2022

Monumen Panglima Besar Jenderal Soedirman di Desa Pakisbaru, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. TEMPO/Ishomuddin
Hari Ini 75 Tahun Lalu Jenderal Soedirman Dilantik Jadi Panglima TNI, Bagaimana Riwayat TNI?

institusi pertahanan negara tidak langsung berdiri dengan nama Tentara Nasional Indonesia, atau disingkat TNI, termasuk jabatan Panglima TNI.


Prabowo Bertemu KASAD Dudung Bahas Rencana Modernisasi Alutsista

31 Desember 2021

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan sambutannya ditengah peresmian Tugu Api Semangat Indonesia Merdeka Tidak Pernah Padam di Lapangan Bela Negara, Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa 9 November 2021. FOTO/Setpres
Prabowo Bertemu KASAD Dudung Bahas Rencana Modernisasi Alutsista

Prabowo memang tengah banyak menemui Kepala matra. Selasa lalu, ia juga menerima kunjungan KASAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo


Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

2 Mei 2020

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pesan kepada warga muslim memasuki bulan suci Ramadan ini. Pesan yang disampaikan dalam video pendek ini diunggah di YouTube, Jumat dini hari, 24 April 2020. Youtube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memilih bertugas sebagai tentara ketimbang menteri.


Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur

7 Februari 2018

Pasukan TNI juga ikut mengamankan proses penggusuran kawasan prostitusi Kalijodo, di Jakarta, 29 Februari 2016. TEMPO/Subekti
Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur

Sejumlah kalangan menilai reformasi di tubuh TNI mengalami langkah mundur di masa Presiden Jokowi.


Polri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban

4 Februari 2018

Dari kiri: Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Alamsyah Saragih, Host Ichan Loulembah, pakar hukum Bivitri Susanti dan mantan Dirjen Otda Djohermansyah Djohan dalam diskusi Perkara Nonaktif Kepala Daerah di Gondangdia, Jakarta. Sabtu, 18 Februari 2017. TEMPO/Ahmad Faiz.
Polri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban

Pengamat hukum Bivitri Susanti meminta nota kesepahaman Polri dan TNI soal pemeliharaan keamanan dan ketertiban dibatalkan.


YLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui

16 Desember 2017

Ilustrasi TNI AD. Tempo/Suryo Wibowo
YLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui

Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Julius Ibrani mengatakan reformasi sektor militer di Indonesia masih belum mencapai targetnya.


Begini Cara Hadi Tjahjanto Cegah TNI Terlibat Politik Praktis

8 Desember 2017

KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto (depan) menghadiri Sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 7 Desember 2017. DPR menyetujui Marsekal Hadi Tjahjanto untuk diangkat menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Begini Cara Hadi Tjahjanto Cegah TNI Terlibat Politik Praktis

Marsekal Hadi Tjahjanto akan menjabat sebagai Panglima TNI saat Indonesia mulai memasuki tahun politik, pilkada 2018 dan pemilu 2019.


Jadi Panglima, Hadi Tjahjanto Usung Network Centric Warfare

6 Desember 2017

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto bersiap menjalani fit and proper tes (uji kelayakan dan kepatutan) sebagai calon Panglima TNI di Komisi I DPR RI, Jakarta Pusat, 6 Desember 2017. Marsekal Hadi Tjahjanto diajukan Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang memasuki masa pensiun. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Jadi Panglima, Hadi Tjahjanto Usung Network Centric Warfare

Marsekal Hadi Tjahjanto akan menerapkan konsep network centric warfare. Hadi Tjahjanto menyebut ini program prioritasnya.