Polisi Tangkap Penimbun 13,4 Ton Solar

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang polisi memeriksa puluhan drum berisi bahan bakar minyak (BBM) yang disita tersangka penimbun di Polres Bangli, Bali, Rabu (28/3). ANTARA/Nyoman Budhiana

    Seorang polisi memeriksa puluhan drum berisi bahan bakar minyak (BBM) yang disita tersangka penimbun di Polres Bangli, Bali, Rabu (28/3). ANTARA/Nyoman Budhiana

    TEMPO.CO, Bandung - Direktorat Reserese Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Barat mengungkap kasus penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar sebanyak 13,4 ton. Solar ini disalahgunakan untuk dijual ke sejumlah pabrik di wilayah Kabupaten Cianjur.

    "Modus operandi yang dilakukan pelaku dengan cara melakukan pembelian BBM bersubsidi dari SPBU dengan harga Rp 6900 per liter lalu BBM bersubdsidi tersebut dijual ke sejumlah pabrik dengan harga Rp 9 ribu," ujar Kepala Bidang Humas Polda Jabar Komisaris Besar Polisi Sulsitio Pudjo, Jumat, 5 Juni 2015.

    Menurut dia, perbuatan pelaku penimbunan itu dilakukan untuk memperoleh keuntungan dengan cara menjual BBM bersubsidi kepada pelaku industri yang seharusnya menggunakan BBM non subsidi.  "Dari situ pelaku mengambil keuntungan. Karena adanya disparitas harga. Dari bbm subsidi seharga Rp 6.900 harga industri Rp 12.500," kata Pudjo.

    Pudjo mengatakan, perbuatan tersebut telah dilakoni oleh pelaku berinisial AH selama 7 bulan. Hal tersebut mengakibatkan sering terjadi kelangkaan BBM jenis solar di wilayah Kabupaten Cianjur. "Warga Cianjur sering mengeluhkan setiap sore, di sejumlah SPBU solar sudah habis," katanya.

    Namun, pihak kepolisian belum bisa membuktikan terkait perusahaan mana saja yang membeli solar dari AH. Hingga saat ini, Pudjo mengatakan, penyidik Dit Reskrimsus Polda Jabar sedang melakukan pendalaman kasus. "Ke mana saja BBM iti dijual, nanti dari saksi-saksi dan pemilik kemudian data jual beli akan didalami. Nanti akan terlihat perusahaan mana yg membeli," kata dia.

    Atas perbuatannya, AH diancam dengan pasal 53 ayat 1 juncto pasal 23 dan pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi. Ancaman pidana penjara masksimal 6 tahun.

    IQBAL T. LAZUARDI S


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemerintah Minta Lion Air dan Citilink Turunkan Harga Tiket LCC

    Pemerintah telah memerintahkan dua maskapai penerbangan domestik, Lion Air dan Citilink, untuk menurunkan harga tiket pesawat berbiaya murah.