Pilkades Serentak, Bangkalan Anggarkan Rp 6,2 Miliar

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas KPPS membantu warga saat pemungutan suara ulang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bali di TPS 3 Desa Bungkulan, Singaraja, Bali (22/5). ANTARA/Nyoman Budhiana

    Petugas KPPS membantu warga saat pemungutan suara ulang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bali di TPS 3 Desa Bungkulan, Singaraja, Bali (22/5). ANTARA/Nyoman Budhiana

    TEMPO.CO, Bangkalan - Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, menganggarkan dana sebesar Rp 6,2 miliar untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak yang akan digelar pada 15 Juni 2015 mendatang.

    Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bangkalan, Ismet Efendi mengatakan dana tersebut untuk membiayai gelaran pilkades di 112 desa di 18 kecamatan.

    Menurut Ismet, jatah anggaran pilkades di tiap desa berbeda, bergantung jumlah hak pilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) pilkades. "Walau berbeda tiap desa, anggaran pilkades minimal Rp 40 juta," katanya, Jumat, 5 Juni 2015.

    Sampai sejauh ini, kata dia, ratusan desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa telah menyelesaikan proses pendaftaran calon. Selanjutnya, panitia pilkades harus memverifikasi jumlah pemilih sebelum ditetapkan sebagai DPT. "Hingga kini masih ada 12 desa yang belum menyesaikan DPTnya," ujar dia.

    Ismet menambahkan untuk logistik pilkades seperti kotak suara dan surat suara baru selesai 30 persen. Untuk kotak suara misalnya dari 233 kotak suara yang dibutuhkan baru selesai 50 buah. "Untuk surat suara hambatannya karena masih ada desa yang belum menyelesaikan DPT," kata dia lagi.

    Terpisah, Camat Kecamatan Kwanyar, Anang Yulianto menambahkan anggaran dari APBD untuk pilkades yang dianggarkan minimal Rp 40 juta tidak akan cukup untuk menggelar pilkades. Kekurangan anggaran itu, kata dia, akan diambilkan dari APBD Desa.

    Kalau masih tidak cukup, Anang melanjutkan, dalam Permendagari Nomor 112 tahun 2014 dicantumkan, kekurangan dana pilkades bisa diambilkan dari partisipasi masyarakat. "Misalnya anggaran pilkades kurang Rp 10 juta, kekurangan ingin bisa diminta kepada warga dengan cara urunan," pungkas dia.

    MUSTHOFA BISRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kasus Kartel Harga Tiket Pesawat Siap Disidangkan

    Komisi Pengawas Persaingan Usaha menduga mahalnya harga tiket pesawat disebabkan pasar oligopolistik. Citilink dan Lion Air diduga terlibat.