Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pilkades Serentak, Bangkalan Anggarkan Rp 6,2 Miliar

Editor

Rini Kustiani

image-gnews
Petugas KPPS membantu warga saat pemungutan suara ulang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bali di TPS 3 Desa Bungkulan, Singaraja, Bali (22/5). ANTARA/Nyoman Budhiana
Petugas KPPS membantu warga saat pemungutan suara ulang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bali di TPS 3 Desa Bungkulan, Singaraja, Bali (22/5). ANTARA/Nyoman Budhiana
Iklan

TEMPO.CO, Bangkalan - Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, menganggarkan dana sebesar Rp 6,2 miliar untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak yang akan digelar pada 15 Juni 2015 mendatang.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bangkalan, Ismet Efendi mengatakan dana tersebut untuk membiayai gelaran pilkades di 112 desa di 18 kecamatan.

Menurut Ismet, jatah anggaran pilkades di tiap desa berbeda, bergantung jumlah hak pilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) pilkades. "Walau berbeda tiap desa, anggaran pilkades minimal Rp 40 juta," katanya, Jumat, 5 Juni 2015.

Sampai sejauh ini, kata dia, ratusan desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa telah menyelesaikan proses pendaftaran calon. Selanjutnya, panitia pilkades harus memverifikasi jumlah pemilih sebelum ditetapkan sebagai DPT. "Hingga kini masih ada 12 desa yang belum menyesaikan DPTnya," ujar dia.

Ismet menambahkan untuk logistik pilkades seperti kotak suara dan surat suara baru selesai 30 persen. Untuk kotak suara misalnya dari 233 kotak suara yang dibutuhkan baru selesai 50 buah. "Untuk surat suara hambatannya karena masih ada desa yang belum menyelesaikan DPT," kata dia lagi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Terpisah, Camat Kecamatan Kwanyar, Anang Yulianto menambahkan anggaran dari APBD untuk pilkades yang dianggarkan minimal Rp 40 juta tidak akan cukup untuk menggelar pilkades. Kekurangan anggaran itu, kata dia, akan diambilkan dari APBD Desa.

Kalau masih tidak cukup, Anang melanjutkan, dalam Permendagari Nomor 112 tahun 2014 dicantumkan, kekurangan dana pilkades bisa diambilkan dari partisipasi masyarakat. "Misalnya anggaran pilkades kurang Rp 10 juta, kekurangan ingin bisa diminta kepada warga dengan cara urunan," pungkas dia.

MUSTHOFA BISRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sah, Kepala Desa Bisa Menjabat 8 Tahun

24 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan pandangan pemerintah soal RUU Desa kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang (RUU) tentang Desa menjadi Undang-Undang (UU) dengan salah satu poinnya perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan maksimal dua periode. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sah, Kepala Desa Bisa Menjabat 8 Tahun

Salah satu perubahan penting adalah ketentuan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dengan batas maksimal dua kali masa jabatan


Kabupaten Tangerang Gelar Pilkades Serentak di 16 Desa pada 24 September 2023

2 Juni 2023

Ilustrasi pilkades serentak. ANTARA
Kabupaten Tangerang Gelar Pilkades Serentak di 16 Desa pada 24 September 2023

Pelaksanaan Pilkades Serentak 2023 di 16 desa Kabupaten Tangerang menjadi tolok ukur keamanan Pemilu 2024.


Pilkades Serentak di 16 Desa, Pemerintah Kabupaten Tangerang Siapkan Rp 6,6 Miliar

8 Mei 2023

Sejumlah petugas, saksi dan pemilih tetap berada di dalam ruang pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) berbasis elektronik atau e-voting di Kantor Desa Bendosari, Sawit, Boyolali, Jawa Tengah, 29 Juni 2019. Berbagai perangkat keras sebagai penunjang e-voting disiapkan seperti komputer layar sentuh, laptop, Kartu pemilih elektronik, alat pembaca kartu dan printer. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho
Pilkades Serentak di 16 Desa, Pemerintah Kabupaten Tangerang Siapkan Rp 6,6 Miliar

Pemerintah Kabupaten Tangerang menyiapkan anggaran Rp 6,6 miliar untuk perhelatan Pilkades serentak 2023.


Pilkades Kabupaten Bogor Hari ini, 1.096 Personel Kepolisian Dikerahkan Jaga 583 TPS

12 Maret 2023

Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan menunggangi motor Royal Enfield blusukan tinjau Pilkades Serentak/Antara
Pilkades Kabupaten Bogor Hari ini, 1.096 Personel Kepolisian Dikerahkan Jaga 583 TPS

Pilkades Bogor pada 12 Maret 2023 dilaksanakan di 36 desa di 26 kecamatan Kabupaten Bogor.


ICW Anggap Perpanjangan Jabatan Kepala Desa 9 Tahun Berpotensi Suburkan Oligarki

29 Januari 2023

Kepala Desa se - Indonesia membakar dupa saat melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023. Dalam aksi tersebut mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun, dan meminta DPR RI merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. TEMPO/M Taufan Rengganis
ICW Anggap Perpanjangan Jabatan Kepala Desa 9 Tahun Berpotensi Suburkan Oligarki

ICW menemukan setidaknya ada tiga masalah jika usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa diakomodasi.


PT Inti Tawarkan E-KTP Reader untuk Mencegah Pencurian Data

14 Oktober 2021

Perangkat e-KTP Reader terintegrasi Android. Kredit: PT Inti
PT Inti Tawarkan E-KTP Reader untuk Mencegah Pencurian Data

Sejak pemasaran pertamanya di awal tahun 2015, PT INTI telah memasarkan produk E-KTP Reader sebanyak 12.463 unit.


PPKM Darurat, Pemilihan 77 Kepala Desa di Kabupaten Tangerang Ditunda

2 Juli 2021

Ilustrasi pilkades serentak. ANTARA
PPKM Darurat, Pemilihan 77 Kepala Desa di Kabupaten Tangerang Ditunda

Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menunda Pilkades serentak itu dari 4 Juli menjadi 18 Juli 2021.


Deklarasi Damai Pilkades 2021, Bupati Bekasi: Jangan Sampai Terkotak-Kotak

26 Maret 2021

Ilustrasi pilkades serentak. ANTARA
Deklarasi Damai Pilkades 2021, Bupati Bekasi: Jangan Sampai Terkotak-Kotak

Deklarasi damai Pilkades Kabupaten Bekasi itu dihadiri 33 calon kepala desa dari sembilan desa.


Pilkades serentak Kabupaten Bekasi Digelar 13 Desember 2020

20 Agustus 2020

Ilustrasi pilkades serentak. ANTARA
Pilkades serentak Kabupaten Bekasi Digelar 13 Desember 2020

Jadwal pilkades serentak Kabupaten Bekasi itu diputukan sesuai arahan Bupati Bekasi usai berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.


Usul Alokasi Anggaran Pilkades Serentak di Bogor Rp 27 Miliar

8 Februari 2019

Pilkades serentak digelar besok, Rabu, 7 Desember 2016, untuk memilih 18 kepala desa dari 9 kecamatan di Kabupaten Lombok Barat.
Usul Alokasi Anggaran Pilkades Serentak di Bogor Rp 27 Miliar

Pilkades serentak gelombang tiga di Kabupaten Bogor melibatkan 339 desa. Sebagian besar meminta dilaksanakan akhir tahun ini juga.