TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menyarankan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan segera menyelesaikan konflik kepengurusan masing-masing. Apalagi kedua partai hanya memiliki waktu dua bulan hingga masa pendaftaran calon kepala daerah berakhir.
"Mudah-mudahan masalah internal ini selesai dengan sebaik-baiknya, sehingga mereka tidak ketinggalan kereta," kata Jimly seusai rapat koordinasi pemilihan kepala daerah di Komisi Pemilihan Umum, Jumat, 5 Juni 2015.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini berharap Wakil Presiden Jusuf Kalla ikut membantu mewujudkan islah di tubuh PPP, tidak hanya di Golkar. Namun ia berharap inisiatif dan niat berdamai tetap muncul dari kedua kubu. "Peraturan KPU sudah tepat, memang harus ada keputusan berkekuatan hukum tetap bagi partai untuk mendaftarkan calon kepala daerah yang diusung dalam pilkada," kata Jimly.
KPU, Badan Pengawas Pemilu, dan DKPP menyelenggarakan rapat koordinasi menjelang pilkada serentak. Rapat ini membahas kesiapan anggaran dan pengawasan efektif. "Soal fasilitas anggaran dan penunjang jangan menjadi kendala untuk bersikap jujur dan adil," ujar Jimly.
Saat ini KPU mulai memasuki tahapan pilkada selanjutnya, yaitu pemutakhiran data pemilih. Rabu lalu, KPU menerima Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri. Sebanyak 102.068.130 jiwa tercatat dalam DP4 pilkada serentak.
Tahapan selanjutnya yaitu penyerahan syarat dukungan calon gubernur dan wakil gubernur kepada KPU provinsi pada 8-12 Juni 2015. Sedangkan syarat dukungan untuk calon bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota ke KPU kabupaten dan kota diserahkan pada 11-15 Juni 2015.
INDRI MAULIDAR