Tak Cuma Gardu Listrik, Dahlan Diincar juga Soal Proyek Sawah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dahlan Iskan menaiki mobilnya usai memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, 4 Juni 2015. Dahlan tiba di Kejaksaan pada pukul 09.30 dan pemeriksaan baru selesai sekitar pukul 18.00. TEMPO/Dian Triyuli handoko

    Dahlan Iskan menaiki mobilnya usai memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, 4 Juni 2015. Dahlan tiba di Kejaksaan pada pukul 09.30 dan pemeriksaan baru selesai sekitar pukul 18.00. TEMPO/Dian Triyuli handoko

    Jangan Salahkan Dahlan

    Richard Joost Lino, Direktur Utama PT Pelindo II, salah satu badan usaha milik negara penyumbang dana tanggung jawab sosial perusahaan untuk proyek cetak sawah yang kemudian dinyatakan fiktif oleh polisi, mengatakan seharusnya PT Sang Hyang Sri yang mesti mempertanggungjawabkan pelaksanaan proyek itu.

    "Jangan Dahlan Iskan yang disalahkan," kata Lino di Hamburg, Jerman, Senin, 1 Juni 2015. Dahlan adalah Menteri BUMN ketika proyek itu digagas.

    Lino mengatakan Dahlan tak mungkin mencari untung dari proyek cetak sawah itu. "Saya tahu persis siapa Dahlan. Dia enggak mungkin cari untung dari proyek semacam itu. Yang menyalahgunakan yang mesti diusut," kata Lino. (Baca: Jadi Tersangka? Dahlan Iskan Pilih Bungkam)

    Dahlan Iskan seakan-akan dikepung oleh dua instansi penegak hukum: kepolisian dan kejaksaan. Mereka menyelidiki kasus berbeda, tapi sama-sama berkaitan dengan Dahlan. Proyek 21 gardu induk dianggarkan hingga Rp 1 triliun. Nilai proyek sawah lebih besar lagi. Berikut ini rinciannya:

    1.  Gardu Induk

    Nilai proyek: Rp 1,063 triliun.
    Taksiran kerugian negara: Rp 33, 218 miliar.
    Penyidik: Tim jaksa khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
    Tersangka: Dahlan Iskan dan 15 orang yang terdiri atas sembilan karyawan PLN serta enam dari perusahaan rekanan.
    Posisi  Dahlan: Direktur Utama PLN dan kuasa pengguna anggaran.

    2. Proyek Sawah

    Proyek: Program bina lingkungan Kementerian BUMN 2012-2014.
    Nilai proyek: Rp 1,4 triliun dari dana tanggung jawab sosial perusahaan sejumlah BUMN.
    Taksiran kerugian negara: Lebih dari Rp 200 miliar.
    Penyidik: Tim Badan Reserse Kriminal Polri.
    Tersangka: Baru pemeriksaan saksi.
    Posisi  Dahlan: Menteri BUMN yang menerbitkan surat keputusan program itu.

    ISTMAN M.P. | DEWI SUCI | ANTON A.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.