Pernikahan Anak Jokowi, Keluarga Emoh Pejabat Negara Jadi Panitia  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas media center menunjukkan sampul undangan pernikahan putra Presiden Joko Widodo Gibran-Selvi, 4 Juni 2015. Sampul undangan berlapis kain beludru warna merah hati. Tempo/Ahmad Rafiq

    Petugas media center menunjukkan sampul undangan pernikahan putra Presiden Joko Widodo Gibran-Selvi, 4 Juni 2015. Sampul undangan berlapis kain beludru warna merah hati. Tempo/Ahmad Rafiq

    TEMPO.CO, Solo - Ribuan tamu diperkirakan bakal hadir dalam acara hajatan pernikahan anak sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dengan Selvi Ananda. Pihak keluarga menegaskan bahwa kepanitiaan hajatan itu tidak melibatkan pejabat negara.

    Juru bicara keluarga, Anggit Nugroho, mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah mengingatkan untuk tidak melibatkan satu pun pejabat negara dalam kepanitiaan pernikahan. "Apalagi yang punya kerja adalah dari pihak mempelai perempuan," kata Anggit, Kamis, 4 Juni 2015.

    Anggit mengakui bahwa selama ini ada pertemuan antara pihak Istana Kepresidenan, instansi kepolisian, serta militer. Pertemuan juga melibatkan otoritas pengelola bandara. "Pertemuan itu dalam konteks prosedur pengamanan," kata Anggit, yang juga Sekretaris Pribadi Presiden Jokowi.

    Persiapan pengamanan harus dilakukan lantaran sejumlah tokoh penting dan tamu VIP akan hadir dalam hajatan pernikahan tersebut. Sedangkan untuk keseluruhan acara, keluarga sudah menunjuk wedding organizer sebagai panitia pelaksana.

    Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo menyebut bahwa pemerintah daerah tidak ikut mengurusi acara tersebut. "Kami bekerja sesuai protokoler dalam penyambutan tamu yang akan datang," katanya.

    Salah satunya, menurut Rudyatmo, tetap bertanggung jawab dalam pengaturan lalu lintas selama acara berlangsung. "Termasuk menyiapkan kantung-kantung parkir untuk para tamu," katanya.

    Dia juga menjamin bahwa pemerintah tidak mengeluarkan anggaran untuk acara tersebut. "Ada fasilitas milik pemerintah kota yang digunakan berupa tiga toilet bergerak," katanya. Namun pihak keluarga tetap diwajibkan membayar sewa sesuai tarif yang diatur dalam perda tentang retribusi.

    AHMAD RAFIQ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.