Lia Eden: Dosa Polisi Dibongkar pada Hari Penghakiman

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pemimpin aliran Eden, Lia Aminuddin mendatangi Gedung KPK, Jakarta, 16 Februari 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Pemimpin aliran Eden, Lia Aminuddin mendatangi Gedung KPK, Jakarta, 16 Februari 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemimpin Sekte Eden, Lia Aminuddin alias Lia Eden, mengatakan Tuhan tengah membongkar kejahatan di kepolisian. Kejahatan itu akan terbalas saat hari penghakiman. Namun, entah apa yang Lia maksud dengan hari penghakiman.

    "Sungguh, di hari penghakiman ini tak ada dosa yang akan dibiarkan Tuhan tak terbalas. Perilaku tak terpuji kepolisian merupakan jalan lebar melakukan pembalikan kepada kepolisian," kata Lia Eden dalam suratnya kepada Presiden Joko Widodo, Senin, 25 Mei 2015.

    Lia menunjuk Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan dan Kepala Badan Reserse Kriminal Budi Waseso yang dia sebut bertindak sewenang-wenang. "Mereka mengendalikan kepolisian sampai di luar batas kewenangannya," kata dia.

    Salah satu kesewenangan yang dimaksud Lia adalah ketika polisi menahan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan. Lia menuding tindakan itu kutukan Tuhan karena polisi pernah menahan Lia dua kali saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

    "Itu merupakan gejala polisi tak lagi dapat mengendalikan penalaran sehat, atau kearoganan atas kekuasaan Budi Gunawan dan Budi Waseso, sehingga tak mau mengikuti saran Anda," kata Lia Eden.

    Lia Eden menganggap dirinya telah menerima wahyu Tuhan sejak 1995. Pada 2009, dia divonis bersalah karena dituduh menistakan agama. Ia bebas pada April 2011. Baru-baru ini Lia mengirimkan berbundel-bundel surat kepada Jokowi yang ia klaim sebagai penyampaian wahyu Tuhan. Lia bahkan meminta izin Jokowi untuk mendaratkan UFO di Monumen Nasional, Jakarta.

    PUTRI ADITYOWATI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Enam Poin dalam Visi Indonesia, Jokowi tak Sebut HAM dan Hukum

    Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan sejumlah poin Visi Indonesia di SICC, 14 Juli 2019. Namun isi pidato itu tak menyebut soal hukum dan HAM.