Fasilitas Diberikan Agar Merauke Jadi Lumbung Padi Nasional

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga melintasi Patung Hati Kudus Yesus di Merauke, Papua, 21 Maret 2015. Patung setinggi 12 meter yang merupakan ikon kota paling timur Indonesia tersebut adalah ikon kota paling dekat dengan perbatasan Indonesia-Papua Nugini. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    Warga melintasi Patung Hati Kudus Yesus di Merauke, Papua, 21 Maret 2015. Patung setinggi 12 meter yang merupakan ikon kota paling timur Indonesia tersebut adalah ikon kota paling dekat dengan perbatasan Indonesia-Papua Nugini. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO , Jayapura: Proyek raksasa yang menjadikan Kabupaten Merauke sebagai lumpung padi nasional terus dikebut pemerintah. "Sejumlah fasilitas diberikan untuk pemberdayaan petani lokal, diantaranya pemberian traktor, pompa air dan perlengkapan pertanian," kata anggota Komisi IV DPR, Sulaeman Hamzah kepada wartawan di Kota Jayapura, Kamis, 4 Juni 2015.

    Pada awal Mei 2015, Presiden Joko Widodo melakukan panen raya di Kabupaten Merauke. Jokowi meminta Bulog membeli beras dari petani lokal di Merauke. Saat itu, Presiden berharap agar Kabupaten Merauke bisa menjadi lumbung padi nasional.

    Sulaeman Hamzah menjelaskan upaya pemerintah menggenjot swasembada pangan di Papua terus dilakukan. Salah satunya penyuluhan kepada petani lokal di beberapa kabupaten yang berpotensi untuk swasembada beras yakni Merauke, Nabire, Jayapura, Keerom dan Kota Jayapura.

    Menurut Suleman, saat ini ada 43 ribu hektar sawah di Merauke dan satu petani lokal disana bisa mengelola hingga 50 hektar areal sawah. “Dulunya, kami meragukan adaptasi petani asli Merauke dengan petani pendatang akan sulit, ternyata justru petani lokal lebih terampil dalam mengelola sawahnya,” klaimnya.

    Untuk terus menggairahkan para petani, kata Suleman, Kementrian Pertanian mengirimkan 30 ahli dari berbagai disiplin ilmu untuk terus memperbaiki kondisi pertanian di Merauke.  Para ahli yang datang ke Merauke akan meneliti cuaca, tanah, serta unsur sosial lainnya.

    Saat ini beras dari Merauke telah memenuhi sejumlah kabupaten di wilayah selatan Papua. Antara lain  Kabupaten Asmat, Mappi, Boven Digul, Yahukimo, dan beberapa kabupaten di Provinsi Papua Barat, Maluku Tenggara dan beberapa daerah di Surabaya.

    Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe juga meminta agar kebutuhan beras bagi PNS dan TNI/Polri dipasok dari Merauke. Saat ini, petani Merauke bisa panen beras dua kali dalam satu tahun. Diharapkan tahun berikutnya akan ada tiga kali panen dalam satu tahun dan setiap panen menghasilkan tujuh ton beras.

    Menurut Kepala Bulog Papua, Arif Mandu, dalam rangka swasembada pangan , pihaknya mulai melakukan pergeseran secara bertahap 9000-an ton beras lokal yang berasal dari Kabupaten Merauke ke beberapa wilayah kabupaten di tanah Papua.

    "Kabupaten Merauke ditargetkan akan panen raya per tahunnya sebanyak 30-40 ribu ton. Sehingga akan ada beberapa kabupaten di tanah Papua yang mendapatkan beras dari Merauke," kata Arif, Kamis, 4 Juni 2015.

    Tahun 2015 sudah ada 2000-an ton beras Merauke yang digeser ke Sorong dan ada beberapa ke kota lainnya, seperti Jayapura dan beberapa kabupaten di pegunungan tengah Papua.

    Sedangkan untuk ke Sorong, kata Arif, sedang dalam proses pengiriman. Tetapi untuk wilayah Jayapura dan daerah pegunungan lainnya, masih menunggu pembahasan dengan pemerintah setempat.  Hal ini dikarenakan biaya pengiriman beras dari Merauke ke Jayapura dan wilayah pegunungan tengah Papua lebih tinggi.

    "Apalagi rute pengiriman beras ke Jayapura dan wilayah pegunungan harus melewati Surabaya atau paling dekat transit di Makassar. Ini dikarenakan tidak ada kapal yang langsung dari Merauke ke Jayapura atau wilayah pegunungan,” kata Arif.

    Arif berharap pembangunan tol laut seperti janji Presiden Joko Widodo dapat segera terealisasi. Sehingga rute antar kabupaten di Papua dapat dipersilngkat dengan perjalanan laut. Sebab salah satu fungsi tol laut adalah menekan harga pengiriman sembako di Papua.

    CUNDING LEVI



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.