Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Andrinof: Pakar Kebijakan Publik Harus Gunakan Data Empiris

image-gnews
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago (kiri) dan Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi (tengah) melihat miniatur pesawat dalam pameran Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) sebagai bagian dari rangkaian acara Konferensi Asia Afrika (KAA) 2015 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, 19 April 2015. Tempo/Aditia Noviansyah
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago (kiri) dan Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi (tengah) melihat miniatur pesawat dalam pameran Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) sebagai bagian dari rangkaian acara Konferensi Asia Afrika (KAA) 2015 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, 19 April 2015. Tempo/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO , Jakarta: Menjadi seorang pakar kebijakan publik dan bergabung di dalam suatu lembaga  atau wadah pikir (think tank) mungkin diimpikan sebagian orang.

Musababnya, masukan dari para ahli kebijakan publik sangat dibutuhkan oleh para pengambil kebijakan dan pengusaha dalam setiap langkah yang ingin diambil. "Seorang pakar kebijakan menggunakan data sebagai landasannya, harus empiris," kata Menteri Perencanaan Pembabangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Andrinof Chaniago, di Jakarta, Kamis, 4 Juni 2015.

Data adalah rekam jejak suatu hal dan segala faktor yang dapat mempengaruhi kepentingan publik sebelum suatu kebijakan ditetapkan. Kepentingan yang dijadikan landasan, ujarnya,  harus berdampak luas bagi masyarakat dan tidak untuk kepentingan yang sempit.

Dalam proses memberikan masukan kebijakan, seorang pakar kebijakan publik didorong terus melakukan komunikasi dan sosialisasi dengan semua pihak yang terkait. "Seperti halnya yang kami lakukan di Bappenas," kata dia.

Andrinof mencontohkan kebijakan yang dibuat Bappenas agar ujung perekonomian Indonesia beralih dari komoditas berbahan baku mentah menjadi industri. "Data menyebutkan, perekonomian negara yang mengandalkan komoditas, jadi tak stabil," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tak stabilnya perekonomian kini sedang terjadi di Indonesia karena harga komoditas yang jatuh, yang berakibat turunnya penerimaan pajak. Andrinof menekankan, agar para pakar kebijakan publik terus memperbarui pengetahuannya dan memperhatikan betul segala situasi yang sedang berkembang.

"Data yang digunakan harus akurat, valid, dan bisa dipertanggungjawabkan," kata dia. Meskipun, pada akhirnya, semua masukan yang diberikan belum tentu diterima oleh para pengambil keputusan.

ANDI RUSLI


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pemerintah Siapkan Paket Kebijakan Ekonomi, Airlangga Sebutkan Insentif hingga Beras

24 Oktober 2023

Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menetri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Daisuki saat usai konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023. TEMPO/Tony Hartawan
Pemerintah Siapkan Paket Kebijakan Ekonomi, Airlangga Sebutkan Insentif hingga Beras

Airlangga mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah paket kebijakan ekonomi


Penurunan Angka Kemiskinan Rendah ketika Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Bappenas: Ada Disrupsi Ekonomi

8 Februari 2023

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa meninjau kawasan IKN di Kalimantan Timur. Instagram
Penurunan Angka Kemiskinan Rendah ketika Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Bappenas: Ada Disrupsi Ekonomi

Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa membuka penyebab rendahnya penurunan angka kemiskinan di tengah pertumbuhan ekonomi


ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat

25 Oktober 2022

ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat | Foto: freepik, image by wirestock
ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat

RUU Daerah Kepulauan ini sangat strategis dalam membangun daerah berciri kepulauan dan pesisir.


IMF Sebut Ekonomi Gelap, Ekonom Minta Pemerintah Antisipasi dengan Paket Kebijakan Ini

14 Oktober 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat ditemui di sela Pertemuan Tahunan IMF- WB di Washington DC, AS, Selasa (11/10/2022) waktu setempat. ANTARA/Satyagraha
IMF Sebut Ekonomi Gelap, Ekonom Minta Pemerintah Antisipasi dengan Paket Kebijakan Ini

Di tengah proyeksi ekonomi gelap 2023 oleh IMF, pemerintah Indonesia dinilai harus segera mengeluarkan paket kebijakan antisipasi resesi ekonomi.


Nasib Gedung Bappenas di Jakarta Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

29 April 2022

gedung bappenas setkab.go.id
Nasib Gedung Bappenas di Jakarta Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

Pemerintah memikirkan nasib bangunan pemerintah setelah ibu kota negara pindah ke Penajam Paser Utara. Sudah ada gambaran tentang gedung Bappenas.


BRIN Buka Peluang Kerja Sama Riset dengan Lembaga Independen

21 Februari 2022

Diskusi online KSIxChange#40: Potensi Kerja Sama Antar Lembaga Riset dengan Pengambil Kebijakan untuk Mendorong Proses Penyusunan Kebijakan Berbasis Bukti dan Inklusif yang disiarkan secara daring, Kamis (20/1)
BRIN Buka Peluang Kerja Sama Riset dengan Lembaga Independen

BRIN tengah mencari cara melembagakan bentuk kerja sama dengan LRI seperti yang telah dilakukan dengan sejumlah universitas.


Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif

21 Februari 2022

Diskusi online KSIxChange#40: Potensi Kerja Sama Antar Lembaga Riset dengan Pengambil Kebijakan untuk Mendorong Proses Penyusunan Kebijakan Berbasis Bukti dan Inklusif yang disiarkan secara daring, Kamis (20/1)
Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif

Lembaga riset independen melakukan riset hingga dapat menghasilkan produk pengetahuan, lalu mengadvokasi kepada lembaga pemerintahan agar dapat mendorong pada hasil kebijakan yang inklusif.


Mewujudkan Ekonomi Biru melalui Inovasi Pendanaan

23 Desember 2021

Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/ Bappenas, Dr. Gellwynn Jusuf
Mewujudkan Ekonomi Biru melalui Inovasi Pendanaan

Konsolidasi melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk menyiapkan pendanaan biru sehingga dapat memperoleh blue bond.


Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas

23 November 2021

KSIxChange bertajuk
Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas

Swakelola Tipe III baru berjalan sejak 2018. Masih banyak pihak ormas dan pemerintah yang belum memahaminya. Sosialisasi penggunaan dan manfaat patut digencarkan.


Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

16 Juli 2021

Dr Sri Yanti ,Direktur Kelautan dan Perikanan , Kementerian PPN/Bappenas dalam acara Launching Multistakeholder Platform For sustainable Fisheries
Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

Setiap bentuk investasi bidang perikanan, pesisir dan laut harus berbasis kemampuan daya dukung, kemampuan resilience ekosistem dan berdampak luas bagi ekonomi masyarakat