Samad: Pimpinan KPK Adem Ayem Tak Akan Dikriminalisasi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK nonaktif, Abraham Samad (kanan), bersalaman dengan Penyidik KPK, Novel Baswedan, usai menjadi saksi dalam sidang lanjutan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 4 Juni 2015. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    Ketua KPK nonaktif, Abraham Samad (kanan), bersalaman dengan Penyidik KPK, Novel Baswedan, usai menjadi saksi dalam sidang lanjutan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 4 Juni 2015. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO , Jakarta:Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nonaktif Abraham Samad berharap panitia seleksi calon pimpinan lembaga antirasuah itu segera menemukan kriteria pemimpin yang ideal. Menurut dia, sembilan anggota panitia seleksi itu pasti sudah punya acuan dalam memilih calon pemimpin yang baik.

    "Saya mengimbau warga negara yang baik dia harus bisa mendaftar juga, berjuang untuk pemberantasan korupsi," ujar Samad di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 4 Juni 2015. Abraham mengatakan kasus kriminalisasi yang menimpanya maupun pimpinan KPK periode sebelumnya merupakan risiko.

    Menurut Samad, kriminalisasi akan tetap ada bila pimpinan bekerja secara progresif. Dia pun berharap ada orang yang berintegritas mau mendaftar sebagai pemimpin lembaga antirasuah.

    "Kalau pimpinan KPK adem ayem tidak akan dikriminalisasi," ujarnya.

    Pendaftaran calon pimpinan KPK dimulai 5-24 Juni 2015. Hasil seleksi administrasi diumumkan pada 27 Juni 2015. Tanggapan masyarakat digelar pada 27 Juni-26 Juli 2015. Pembuatan makalah tentang diri dan kompetensi 4 Juli 2015. Pengumuman hasil penilaian makalah pada 11 Juli 2015.

    Adapun assessment digelar pada 27-28 Juli 2015. Pengumuman daftar pendek calon pimpinan KPK 10 Agustus. Tes kesehatan pada 18 Agustus 2015. Wawancara dilaksanakan pada 24-27 Agustus 2015. Laporan panitia seleksi KPK kepada presiden disampaikan pada 31 Agustus 2015.

    LINDA TRIANITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ponsel Tanpa IMEI Terdaftar Mulai Diblokir pada 17 Agustus 2019

    Pemerintah akan memblokir telepon seluler tanpa IMEI terdaftar mulai 17 Agustus 2019 untuk membendung peredaran ponsel ilegal di pasar gelap.