Selasa, 24 September 2019

Jokowi Minta Menterinya Lebih Bernyali  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Layar menampilkan tabel kinerja positif menteri dalam rilis survey dan diskusi politik dengan tema Kinerja dan Komunikasi Menteri Jokowi: Publik Tahu atau Tidak ? di Jakarta, 11 Mei 2015. Acara yang diadakan PolcoMM Institute tersebut memaparkan kinerja para menteri Kabinet Kerja. ANTARA/Fanny Octavianus

    Layar menampilkan tabel kinerja positif menteri dalam rilis survey dan diskusi politik dengan tema Kinerja dan Komunikasi Menteri Jokowi: Publik Tahu atau Tidak ? di Jakarta, 11 Mei 2015. Acara yang diadakan PolcoMM Institute tersebut memaparkan kinerja para menteri Kabinet Kerja. ANTARA/Fanny Octavianus

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Soetrisno Bachir mengatakan Presiden Joko Widodo meminta menteri-menteri Kabinet Kerja lebih bernyali. Hal ini menanggapi keluhan Soetrisno, yang menyebutkan masalah birokrasi sering menghambat investasi.

    "Disadari bahwa sekarang termasuk pelambatan ekonomi ini karena birokrasi yang masih menghambat. Saya kira ini penyakit lama, yang harus kita dobrak," ujar Soetrisno di Istana Negara, Kamis, 4 Juni 2015.

    Menurut Soetrisno, perombakan kabinet bukan hal yang aneh. Presiden-presiden sebelumnya juga melakukan hal itu. Jokowi, kata Soetrisno, meminta menteri-menteri dalam waktu dekat lebih bernyali untuk membenahi persoalan birokrasi.

    "Kalau menterinya tidak bernyali ya bisa saja kan tidak pas di dalam kabinet ini, kan sekarang bukan hanya Kabinet Kerja tapi kabinet bernyali," kata Soetrisno.

    Soetrisno sendiri memastikan partainya tak akan masuk ke dalam pemerintahan. Kader PAN, kata dia, sedang senang membangun partai. "Kan kalau jadi menteri harus lepas jabatan partai," ujarnya.

    TIKA PRIMANDARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi dan Para Menteri di Pusaran Korupsi

    KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka. Artinya, dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi.