Begini Cara Menteri Yuddy 'Sweeping' PNS Berijazah Palsu  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi M.E memberikan pidato pengukuhan di Universitas Nasional, Jakarta, 23 Mei 2015. Yuddy Chrisnandi dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Pembangunan Ekonomi Industri dan Kebijakan Publik saat peringatan 7 tahun tragedi UNAS berdarah. ANTARA/M Agung Rajasa

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi M.E memberikan pidato pengukuhan di Universitas Nasional, Jakarta, 23 Mei 2015. Yuddy Chrisnandi dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Pembangunan Ekonomi Industri dan Kebijakan Publik saat peringatan 7 tahun tragedi UNAS berdarah. ANTARA/M Agung Rajasa

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Birokrasi dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan pegawai negeri sipil yang terbukti menggunakan ijazah palsu akan diberi sanksi berupa pencopotan dari jabatannya dan diturunkan satu tingkat kepangkatannya.

    "Surat edarannya sudah disampaikan," kata Yuddy di Kantor Presiden, Rabu, 3 Juni 2015.

    Saat ini, kata Yuddy, para inspektorat di instansi, lembaga, dan daerah sedang melakukan penyisiran terhadap ijazah para PNS.

    Inspektorat mengacu pada daftar yang diterbitkan oleh Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi. Lembaganya, kata Yuddy, juga terus berkoordinasi dengan kepolisian.

    "Jadi kalau ada PNS dari perguruan tinggi yang masuk daftar dari Dikti dan Mabes Polri, maka inspektorat di lembaga maupun daerah, itu sudah bisa katakanlah batalkan kepangkatannya," kata Yuddy.

    Yuddy juga mempertimbangkan sanksi pengembalian uang. Namun, tiap inspektorat harus menelaah masing-masing kasus.

    "Misalnya ijazah palsunya sudah dipergunakan tiga tahun dan dengan ijazah palsu itu pangkatnya naik satu tingkat, dapat gajinya lebih tinggi, bisa saja diminta untuk diminta kembalikan kerugian negara akibat kebohongan tersebut," ujarnya. Tapi, ia menambahkan, sejauh ini sanksi masih berupa pencopotan dan penurunan pangkat.

    TIKA PRIMANDARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Bagi-bagi Jatah Menteri di Komposisi Kabinet Jokowi

    Partai koalisi pemerintah membahas komposisi kabinet Jokowi - Ma'ruf. Berikut gambaran komposisi kabinet berdasarkan partai pendukung pasangan itu.