Riau Sebut Pulau Jemur Tidak Layak Tampung Rohingya  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah anak imigran etnis Rohingya asal Myanmar mengikuti pendidikan dari relawan di tempat pengungsian sementara di Beyeun, Aceh, 31 Mei 2015. ANTARA FOTO

    Sejumlah anak imigran etnis Rohingya asal Myanmar mengikuti pendidikan dari relawan di tempat pengungsian sementara di Beyeun, Aceh, 31 Mei 2015. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Pekanbaru - Pemerintah Provinsi Riau menyatakan Pulau Jemur di Kabupaten Rokan Hilir tidak layak ditempati pengungsi etnis Rohingya. Penyebabnya, kontur tanah yang berbatu dan terpisah di beberapa tempat membuat pulau itu dinilai tak layak ditempati manusia.

    “Kami sudah lakukan survei, Pulau Jemur itu tidak layak ditempati manusia,” kata pelaksana tugas Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, Rabu, 3 Juni 2015.

    Ia menuturkan pemerintah pusat melalui Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Riau menyediakan pulau bagi pengungsi Rohingya. Pemerintah Riau kemudian melihat potensi Pulau Jemur.

    Namun, setelah dicek Badan Pembangunan Perbatasan Provinsi Riau, pulau itu dinilai tidak layak ditempati karena tidak ada kehidupan sama sekali. Apalagi luas Pulau Jemur tidak sepadan dengan jumlah pengungsi etnis Rohingya yang mencapai 11 ribu orang.

    Arsyadjuliandi membantah jika disebut menolak permintaan menyediakan pulau bagi pengungsi Rohingya. “Bukan menolak, tapi memang tidak ada tempat,” katanya.

    Menurut Arsyadjuliandi, seharusnya para pengungsi tersebut ditempatkan di daerah yang lebih layak. Dia khawatir, jika para pengungsi Rohingya tetap dipaksakan tinggal di Pulau Jemur, bakal timbul persoalan baru.

    Sejauh ini, kata Arsyadjuliandi, belum ada pilihan selain Pulau Jemur. Sebab beberapa pulau lain, seperti Sinaboi dan Rupat, telah penuh dengan penduduk lokal. Karena itu, pemerintah Riau belum bisa memastikan tempat untuk pengungsi Rohingya. Menurut dia, pihaknya bakal berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk membahas persoalan tersebut.

    RIYAN NOFITRA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Enam Poin dalam Visi Indonesia, Jokowi tak Sebut HAM dan Hukum

    Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan sejumlah poin Visi Indonesia di SICC, 14 Juli 2019. Namun isi pidato itu tak menyebut soal hukum dan HAM.