Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mau Jadi Poros Maritim Dunia, Indonesia Telat 30 Tahun

Editor

Rini Kustiani

image-gnews
LCS-2 sanggup melakoni berbagai tipe misi, selain itu dengan adanya fasilitas dek helikopter membuat kapal ini dapat didarati beragam tipe heli. Kontrak pengadaan USS Independece berawal pada tahun 2005, dan dikerjakan oleh General Dynamics. Desain LCS-2 mengadopsi dari kapal trimaran Benchijigua Express, yang diciptakan oleh Austral (Henderson Australia). themaritimeblog.com
LCS-2 sanggup melakoni berbagai tipe misi, selain itu dengan adanya fasilitas dek helikopter membuat kapal ini dapat didarati beragam tipe heli. Kontrak pengadaan USS Independece berawal pada tahun 2005, dan dikerjakan oleh General Dynamics. Desain LCS-2 mengadopsi dari kapal trimaran Benchijigua Express, yang diciptakan oleh Austral (Henderson Australia). themaritimeblog.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lektor Kepala Bidang Oseanografi Institut Pertanian Bogor (IPB) Alan Koropitan mengatakan bila Indonesia ingin bercita-cita menjadi poros maritim dunia saat ini, sudah terlambat. “Pemerintah itu terlambat 30 tahun bercita-cita itu,” katanya saat dihubungi Senin, 1 Juni 2015.

Dia mengatakan sebenarnya cita-cita itu sudah pernah dicetuskan pada tahun 1983 oleh IPB. Dengan niat itu pula, IPB menggagas pembentukan program studi ilmu teknologi kelautan.

Pada tahun 1985-1989, inisiasi IPB diadopsi secara nasional melalui Proyek Pengembangan dan Pendidikan Ilmu Kelautan. “Hasilnya ada program studi ilmu teknologi kelautan di enam universitas berbeda,” katanya.

Keenam program studi dan universitas itu, adalah IPB dengan program studi eksplorasi sumber daya hayati laut, lalu ada Universitas Riau dengan program studi lingkungan laut, kemudian ada Universitas Diponegoro dengan program studi budi daya laut.

Selanjutnya ada pula Universitas Hasanuddin dengan program studi budi daya laut kemudian Universitas Sam Ratulangi dengan program studi farmakologi laut, terakhir ada Universitas Pattimura dengan program studi eksplorasi sumber daya hayati laut.

Dengan pembentukan program studi itu, kata Alan, ada banyak fasilitas yang sudah diinvestasikan, seperti kapal riset canggih kala itu dan stasiun lapang. “Melalui proyek ini juga telah disekolahkan 160 PhD dan banyak master,” kata Alan. Sayang, pemerintah tidak memberikan perhatian penuh pada dunia kemaritiman. Sehingga banyak alat-alat canggih kala itu sudah usang dan tidak terurus lagi saat ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Alan, bila pemerintah Indonesia bisa konsentrasi lebih awal dan meneruskan perkembangan ilmu kelautan di Indonesia saat itu, ia yakin industri kelautan akan berkembang. “Seharusnya Indonesia bisa menjadi poros maritim dunia saat ini,” katanya. Menurutnya, bila Indonesia sudah baik dalam hal ilmu pengetahuan di bidang kelautan, ia yakin industri dan bisnis pun akan berkembang dengan sendirinya.

Guru besar akustik kelautan IPB, Bonar P. Pasaribu, mendukung pendapat Alan. Dalam keterangan persnya, Bonar mencontohkan Jepang. “Mereka mencurahkan seluruh perhatian akademik mereka sejak 1946 untuk mencari pangan di laut,” kataya.

Sampai saat ini pemerintah Jepang pun masih menyediakan fasilitas laboratorium, serta beberapa kapal riset untuk perguruan tinggi dengan ukuran rata-rata di atas 1.000 gross tonnage. Hasilnya, Negeri Sakura itu menjadi salah satu negara yang dilirik dunia di bidang kelautannya.

Hal itu berbanding terbalik dengan Indonesia. Pengadaan sarana di kampus yang ada program studi ilmu teknologi kelautan berjalan lamban. Anggaran juga terbatas untuk menunjang pendidikan kelautan. “Alhasil peralatan laboratorium dan kapal riset telah usang dan rusak karena berusia lebih dari 25 tahun,” katanya.

MITRA TARIGAN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

25 Februari 2024

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersama (kiri-kanan) Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Hubungan Luar Negeri Edy Putra Irawady, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo dan Staf Khusus Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023. Tempo/Tony Hartawan
KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

Sejak penerapan sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan, KKP menyebut kebijakan tersebut mampu meningkatkan efek jera.


Pengukuhan Yonvitner Jadi Guru Besar IPB, Paparkan Potensi Kerugian Sumber Daya Pesisir akibat Perubahan Iklim

27 Januari 2024

Pakar bidang ilmu pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan Yonvitner dikukuhkan menjadi Guru Besar Tetap Fakultas Perikanan  dan Ilmu Kelautan IPB University pada Sabtu, 27 Januari 2024 di Bogor, Jawa Barat.  Foto: Istimewa
Pengukuhan Yonvitner Jadi Guru Besar IPB, Paparkan Potensi Kerugian Sumber Daya Pesisir akibat Perubahan Iklim

Pakar ilmu pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan, Yonvitner dikukuhkan menjadi Guru Besar Tetap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB.


Menteri Trenggono Ungkap Fokus KKP di 2024: Masih Program Ekonomi Biru

11 Januari 2024

Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Andalas (Unand) Sakti Wahyu Trenggono saat diwawancarai awak media di Padang, Selasa, (31/10/2023). ANTARA/Muhammad Zulfikar.
Menteri Trenggono Ungkap Fokus KKP di 2024: Masih Program Ekonomi Biru

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan prioritas KKP tahun ini masih fokus pada pelaksanaan program-program berbasis ekonomi biru.


Pencapaian Konas Pesisir XI jadi Masukan Perubahan UU Kelautan

28 November 2023

Pencapaian Konas Pesisir XI jadi Masukan Perubahan UU Kelautan

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membuka Konferensi Nasional XI Pengelolaan Sumber Daya Laut


Disentil Ganjar, Apa Kabar Janji Tol Laut Jokowi?

10 November 2023

Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo menyampaikan pandanganya saat acara Pidato Calon Presiden Republik Indonesia bertajuk Arah dan Strategi Politik Luar Negeri di Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, Selasa, 7 November 2023. Dalam pidatonya Ganjar menyinggung minat anak muda untuk masuk ke dunia politik masih sangat sedikit hingga potensi lumbung pangan Indonesia akan keranah Internasional. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Disentil Ganjar, Apa Kabar Janji Tol Laut Jokowi?

Bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengkritik sektor maritim tanah air.


BMKG Ajak Kolaborasi Data Kelautan Dunia untuk Mitigasi Perubahan Iklim

30 Oktober 2023

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati. (BMKG)
BMKG Ajak Kolaborasi Data Kelautan Dunia untuk Mitigasi Perubahan Iklim

Ketersediaan data dan informasi yang akurat mengenai laut menjadi salah satu bentuk mitigasi dampak perubahan iklim.


Jokowi Mau Lanjutkan Hilirisasi ke Sektor Perkebunan hingga Kelautan

24 Oktober 2023

Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat ditemui di Senayan, pada Selasa, 24 Oktober 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Mau Lanjutkan Hilirisasi ke Sektor Perkebunan hingga Kelautan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan progran hilirisasi bakal berlanjut.


Mengenal Ocean Young Guards, Komunitas Mahasiswa Unpad Penjaga Ekosistem Laut

22 Oktober 2023

Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran atau Unpad yang tergabung dalam komunitas Ocean Young Guards. Dokumentasi: Unpad.
Mengenal Ocean Young Guards, Komunitas Mahasiswa Unpad Penjaga Ekosistem Laut

Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran atau Unpad mendirikan komunitas Ocean Young Guards.


RI Bakal Gelar Forum Negara Pulau dan Kepulauan, Bahas Isu Iklim hingga Pencemaran

20 Juli 2023

(Dari kiri) Kabiro Komunikasi Kemenko Marves Andreas Dipi Patria, Sekretaris Kemenko Marves Ayodhia  G. L. Kalake, Plt. Asdep Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Kemenko Marves Sora Lokita, dan Senior Advisor for Climate and Environmental Governance AIS Program Manager Abdul Wahib Situmorang dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis, 20 Juli 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
RI Bakal Gelar Forum Negara Pulau dan Kepulauan, Bahas Isu Iklim hingga Pencemaran

Pemerintah akan menggelar Forum Negara Pulau dan Kepulauan (Archipelagic and Island States/Ais Forum) pada 10-11 Oktober 2023 di Bali. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Kemenko Marves menyebut, forum tersebut akan menghadirkan delegasi dari 51 negara anggota Ais Forum.


Siapa Pasang Pagar di Laut Tangerang? Dinas Perikanan, Kelautan dan Polairud Banten Tak Ada yang Tahu

23 Juni 2023

Pematokan laut dengan cara dipagar bentangan batang bambu sepanjang 400 meter menyebabkan  nelayan pesisir Desa Jenggot  Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang  tak bisa melaut. FOTO: istimewa
Siapa Pasang Pagar di Laut Tangerang? Dinas Perikanan, Kelautan dan Polairud Banten Tak Ada yang Tahu

Pagar bambu memagari wilayah laut di peraiaran Kabupaten Tangerang. Memanjang hingga berkilo-kilometer. Tidak ada yang tahu siapa yang pasang.