Budi Waseso Bakal Laporkan Harta Kekayaan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Infografis

    Infografis "Kontroversi Budi Waseso". (Grafis: Unay)

    TEMPO.CO, JakartaKepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI Komisaris Jenderal Budi Waseso berjanji akan segera melaporkan harta kekayaannya. Dia membantah jika disebut pernah menyatakan tak mau menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

    "Kalau (penyusunan LHKPN) sudah selesai, pasti akan saya serahkan. Saya tidak pernah bilang tidak mau," kata Budi saat ditemui seusai acara Prakarsa Anak Bhayangkara di Graha Purna Wira Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 2 Juni 2015. 

    Budi Waseso beberapa hari lalu diberitakan enggan melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut dia, tak ada kewajiban baginya untuk melaporkan jumlah kekayaannya ke KPK. "(Tidak melaporkan LHKPN) kan bukan tindak pidana," ujarnya.

    Anak buah Komisaris Jenderal Budi Gunawan ketika bertugas di Lembaga Pendidikan Kepolisian RI itu justru meminta KPK yang mendata langsung harta kekayaannya. Ia berdalih, pendataan oleh KPK akan menghasilkan laporan yang lebih obyektif ketimbang ia sendiri yang mengisi formulir LHKPN.

    Menurut Budi Waseso, pemberitaan tersebut menyudutkannya dan bertujuan menjatuhkan dia sebagai Kepala Bareskrim. Ia mengatakan maksud pernyataannya dalam berita itu yakni mengajak KPK dan masyarakat mengawasinya dalam pelaporan harta kekayaan. "Saya ingin jujur dan terbuka. Jadi kalau bisa tidak perlu saya isi sendiri. Silakan masyarakat umum mengawasi saya," ujarnya.

    Waseso menyebutkan ada media tertentu yang sengaja menyebar opini dan fitnah terhadap dia. "Suara saya dibalik di media. Saya tahu siapa media dan wartawannya. Ada pesanan tertentu di situ. Tapi, baiklah, saya tidak boleh emosional," tuturnya.

    Budi Waseso dilantik sebagai Kepala Bareskrim menggantikan Komisaris Jenderal Suhardi Alius pada 19 Januari 2015. Sejak saat itu, KPK berulang kali mengingatkan Budi agar melaporkan harta kekayaan. "Sekarang sedang diverifikasi, secepatnya akan saya serahkan," kata mantan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo itu.

    DEWI SUCI RAHAYU | INDRI MAULIDAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Enam Poin dalam Visi Indonesia, Jokowi tak Sebut HAM dan Hukum

    Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan sejumlah poin Visi Indonesia di SICC, 14 Juli 2019. Namun isi pidato itu tak menyebut soal hukum dan HAM.