Isu Reshuffle, Menteri Yasonna Klaim Kinerjanya Baik

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menkumham Yasonna Laoly menemui awak media dalam keterangan pers kepengurusan DPP Golkar di Kantor Kemenkumham, Jakarta, 10 Maret 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    Menkumham Yasonna Laoly menemui awak media dalam keterangan pers kepengurusan DPP Golkar di Kantor Kemenkumham, Jakarta, 10 Maret 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO , Blitar :  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM),  Yasonna Laoly mengklaim kinerjanya sudah bagus dan tak layak masuk daftar reshuffle kabinet. Namun demikian dia menyerahkan sepenuhnya keputusan itu kepada Presiden.  “Kalau jelek kita nggak dapat penghargaan pelayanan publik,” katanya, Senin 1 Juni 2015.

    Ditemui usai menghadiri peringatan hari lahir Pancasila di alun-alun Kota Blitar, Yasonna mengaku tak ambil pusing soal wacana reshuffle.  Ia  menyatakan  akan terus melangkah dan bekerja meski isu seputar reshuffle terus membayanginya. Menurut dia tak ada alasan untuk khawatir jika memang sudah melaksanakan tugas dengan baik.

    Yasonna diisukan merupakan salah satu menteri yang akan terkena reshuffle. Ia dianggap berkinerja buruk terkait munculnya konflik partai politik hingga penegakkan pemberantasan korupsi.

    Namun Yasonna   menilai, konflik Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan bukan persoalan besar. Ia hanya mengimbau kepada pihak yang bertikai agar melakukan konsolidasi menyelesaikan persoalan internal mereka.

    DI tengah isu reshuffle, Menteri Yasonna justru  menerima Piagam Inovasi Penghargaan Pelayanan Publik dua tahun berturut-turut dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ia mendapatkan penghargaan setelah menerapkan program pendirian perseroan terbatas (PT) secara online. Pada 2014, Kemenkum HAM juga mendapatkan penghargaan setelah meluncurkan program pelayanan fidusia online.

    HARI TRI WASONO



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.