KPK Tak Punya Penasihat, JK Tak Mempermasalahkan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. TEMPO/Seto Wardhana

    Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. TEMPO/Seto Wardhana

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tak mempermasalahkan kosongnya jabatan penasihat di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Nantikan diangkat lagi," kata JK saat melakukan inspeksi mendadak di New Priok Terminal Kalibaru, Jakarta Utara, Senin, 1 Juni 2015.

    Apalagi menurut JK, yang men‎jalankan KPK adalah pimpinan, bukan penasihat. JK  membantah jika pemerintah melakukan pembiaran terhadap lembaga antirasuah itu. Jalannya KPK, kata dia, harus tetap sesuai dengan undang-undang.

    Jawaban yang sama juga disampaikan Kalla saat ditanya mengenai kemungkinan memperpanjang penyidik KPK dari kepolisian dan kejaksaan. "Ya semua harus sesuai undang-undang."

    Per hari ini, KPK tak lagi memiliki penasihat. Suwarsono, penasihat terakhir yang seharusnya menjabat sejak 2013-2017, melepas jabatannya sejak Jumat pekan lalu. Dia menyayangkan KPK yang dianggap terlalu cepat menyerah.

    ‎Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi lainnya, Mochammad Mu'taashim Billah, bahkan mundur sejak 1 Agustus 2013. Pengunduran diri Billah yang dikenal sebagai aktivis HAM ini disebabkan adanya conflict of interest.

    "Keponakan saya bekerja di KPK, saya diberi tahu begitu," kata Billah pada wartawan, Rabu, 31 Juli 2013. Dia mengaku tidak tahu soal pekerjaan sanak keluarganya ini ketika menjalani seleksi menjadi penasihat KPK.‎

    FAIZ NASHRILLAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Mereka yang Dianggap Layak Jadi Menteri, Tsamara Amany Disebut

    Nama-nama yang dianggap layak menjabat menteri kabinet Jokowi - Ma'ruf kuat beredar di internal partai pendukung pasangan itu. Tsamara Amany disebut.