Pakar: Usulan Revisi UU Pilkada Memalukan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah Pegawai KPU saat mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara TPS dalam pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak, di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, 7 April 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    Sejumlah Pegawai KPU saat mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara TPS dalam pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak, di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, 7 April 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO , Yogyakarta: Pakar politik Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito mengecam wacana revisi Undang-Undang Pilkada yang diusung oleh sebagian fraksi di DPR. Menurut Arie, wacana ini hanya mengakomodasi kepentingan dua partai politik yang sedang mengalami perpecahan internal, yakni Golkar dan PPP.


    "Ini memalukan, perpecahan Golkar dan PPP bukan urusan bangsa, itu urusan mereka (internal partai)," kata Arie pada Minggu, 31 Mei 2015.

    Arie mengatakan tidak selayaknya rencana penyelenggaraan Pilkada secara serentak dalam tiga tahap harus berubah demi urusan internal dua partai. Dia berpendapat wacana revisi UU Pilkada muncul hanya agar partai yang internalnya sedang kisruh lebih siap berkonsolidasi. "Tidak mungkin menunda (Pilkada), tidak ada harapan lagi kalau ditunda demi kepentingan kelompok," kata dia.

    Arie juga berpendapat, sekalipun partai seperti Golkar menggelar islah terbatas untuk menghadapi Pilkada serentak, tidak akan banyak membantu. Islah tersebut hanya berlangsung di kalangan elit partai beringin, tetapi tidak berpengaruh kuat ke level pengurus di daerah. Dia berpendapat hambatan di lapangan tetap berat meski Golkar berniat menguatkan konsolidasi pasca perpecahan hebat di tubuh kepengurusan pusat.

    Menteri Sekretaris Negara M. Pratikno mengatakan penyelenggaraan Pilkada serentak semestinya berjalan seperti rencana semula. Presiden Joko Widodo, menurut dia, menginginkan agar semua kepala daerah yang terpilih bisa mengawal realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara penuh pada Tahun 2016.


    "Kalau Pilkada tertunda lebih lama, banyak kepala daerah baru tidak bisa mengawal APBD secara penuh," kata dia saat berkunjung ke UGM pada Minggu, 31 Mei 2015.

    Pengunduran Pilkada serentak juga akan menambah masalah baru karena beberapa kepala daerah sudah mengalami perpanjangan waktu masa jabatan. Menurut Pratikno, kelompok kepala daerah ini perlu segera mendapatkan kepastian hukum mengenai status pemerintahannya.


    "Presiden sudah minta Kementerian Dalam Negeri agar siap mendukung anggaran bagi daerah untuk penyelenggaraan Pilkada," kata dia.

    Menurut Pratikno, saat ini hanya ada sebagian kecil daerah saja yang masih bermasalah kekurangan anggaran Pilkada.


    Kemendagri sudah diminta oleh presiden untuk menuntaskan masalah ini. "Semua daerah harus siap, partai harus segera siapkan calonnya," kata Pratikno.

    ADDI MAWAHIBUN IDHOM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.