Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Aktivis Bandung Buka Posko Pengaduan Pendaftaran Sekolah

image-gnews
Ridwan Kamil, Walikota Bandung. TEMPO/Prima Mulia
Ridwan Kamil, Walikota Bandung. TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Bandung -Kalangan aktivis pendidikan membuat posko pengaduan pendaftaran sekolah di Kota Bandung. Pendaftaran sekolah itu rencananya akan dibuka 1-9 Juni, diawali khusus untuk pendaftar jalur non-akademik, yakni siswa tidak mampu dan berprestasi lomba.

Pemicu pembukaan posko pengaduan, utamanya  karena Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2015 belum juga dipublikasikan.

Para aktivis yang bergabung dalam kelompok Forum Tata Kelola Pendidikan, mencemaskan sosialisasi tata cara pendaftaran sekolah yang sangat minim sehingga berpotensi membingungkan masyarakat. Korban terbesar lemahnya sosialisasi itu, kata anggota forum, Dwi Subawanto, yakni masyarakat tidak mampu.

"Mereka hanya punya waktu yang singkat untuk mempersiapkan pendaftaran anaknya," katanya.

Seperti halnya proses PPDB di tahun lalu, salah satu syarat pendaftaran bagi siswa tidak mampu adalah melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan setempat. Dengan waktu yang sempit, dikhawatirkan permintaan SKTM di kelurahan akan membludak. "Hal ini dapat berdampak pada ketidak akuratan data bahkan penolakan dari pihak kelurahan," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketidaksiapan juga dapat terjadi di pihak sekolah. Masih belum adanya dokumen Peraturan Walikota tentang PPDB, kata Dwi, sekolah bisa beralasan untuk menolak pendaftaran siswa jalur non-akademik.

Melihat berbagai potensi masalah dan kebingungan masyarakat itu, forum membuka posko pengaduan. Mereka membuka laporan pengaduan lewat lima nomor sesuai pembagian wilayah kota. Bandung Barat di nomor 0813-2051-5757 atau 0857-7307-8775, Bandung Timur: 0853-2255-5715, Bandung Utara: 0896-2507-4121, Bandung Selatan: 0813-2062-8186, dan Bandung Tengah: 0812-2031-144. 

Posko tersebut, kata Dwi, dibuka dengan tujuan untuk membantu orang tua siswa, terutama dari kalangan tidak mampu ketika menghadapi masalah pendaftaran ke SMA/SMK negeri. Posko ini melengkapi pos pengaduan resmi yang telah disediakan oleh pemerintah dan kelompok masyarakat lainnya.

ANWAR SISWADI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Orang Tua Keberatan Uang Sekolah, Ombudsman NTT: Bedakan Pungutan dan Sumbangan

4 Agustus 2023

Ilustrasi mengelola keuangan. Shutterstock
Orang Tua Keberatan Uang Sekolah, Ombudsman NTT: Bedakan Pungutan dan Sumbangan

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Darius Beda Daton mengingatkan penyelenggara sekolah.


Dugaan Pungutan di SMAN 3 Bekasi, Ridwan Kamil: Harus Ada Izin Tertulis

17 November 2022

 Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) Memberikan Keynote Speech Acara Forum group discussion media gathering SKK Migas di Holiday Inn Bandung Pasteur, Kota Bandung, Senin (3/10/2022). (Angga/Biro Adpim)
Dugaan Pungutan di SMAN 3 Bekasi, Ridwan Kamil: Harus Ada Izin Tertulis

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pihak sekolah dilarang melakukan pungutan uang ke siswa tanpa ada izin dari pemerintah


Guru Honorer Dipecat Serahkan Temuan Dugaan Pungli ke Polisi

4 Juli 2019

Rumini, guru honorer SD Negeri Pondok Pucung 02, Tangerang Selatan, menunjukkan bukti kuitansi pembayaran atau pungli infocus yang dibebankan kepada orang tua murid pada Kamis, 4 Juli 2019. FOTO/Tempo/Muhammad Kurnianto
Guru Honorer Dipecat Serahkan Temuan Dugaan Pungli ke Polisi

Sekolah dan Dinas bantah pungli, balik menyudutkan Rumini dengan menyebutnya berperilaku buruk dan kasar, serta tidak disiplin


Tujuh Potensi Masalah Dalam PPDB Versi Ombudsman

21 Juni 2019

Suasana pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMA Negeri 1 Jakarta, Selasa, 26 Juni 2018. PPDB tingkat SMP, SMA, dan SMK, yang digelar serentak mulai Senin, disambut antusias para orang tua calon siswa. TEMPO/Muhammad Hidayat
Tujuh Potensi Masalah Dalam PPDB Versi Ombudsman

Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menemukan ada tujuh potensi masalah yang terus terulang dalam pelaksanaan PPDB.


Dugaan Pungutan Sekolah SMAN Depok, Ini Kata Kepala Disdik Jabar

18 Juli 2018

Ilustrasi pungli. ANTARA/Agus Bebeng
Dugaan Pungutan Sekolah SMAN Depok, Ini Kata Kepala Disdik Jabar

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Ahmad Hadadi membantah telah memerintahkan Kepala SMAN 13 Depok mengembalikan uang pungutan sekolah yang dilakukan.


Ombudsman Investigasi Pungutan Sekolah di Depok, Kapan Diumumkan?

18 Juli 2018

Ilustrasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Ombudsman Investigasi Pungutan Sekolah di Depok, Kapan Diumumkan?

Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya masih melakukan investigasi terhadap dugaan pungutan sekolah yang dilakukan di SMA Negeri 13 Kota Depok.


Pungutan Sekolah di Kota Depok, Ini Dalih Kepala Sekolah

16 Juli 2018

Ilustrasi pungli. ANTARA/Agus Bebeng
Pungutan Sekolah di Kota Depok, Ini Dalih Kepala Sekolah

Pungutan sekolah disebut inisiatif komite agar murid memiliki tabungan. Belum dirapatkan dan dijanjikan bisa segera ditarik kembali.


Di Depok, Orang Tua Laporkan Pungutan Sekolah ke Kementerian

16 Juli 2018

Ilustrasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Di Depok, Orang Tua Laporkan Pungutan Sekolah ke Kementerian

Usai hiruk pikuk PPDB, sebuah SMA Negeri di Kota Depok diadukan untuk dugaan pungutan sekolah dalam proses daftar ulang murid baru. Berapa nilainya?


Menteri Muhadjir Jamin Penerimaan Siswa Baru Bebas Pungli

3 Juli 2017

Begini Kenangan Menteri Muhadjir di Sekolah Lamanya
Menteri Muhadjir Jamin Penerimaan Siswa Baru Bebas Pungli

Ia meminta masyarakat segera melapor jika terjadi pungutan liar dalam proses pendaftaran siswa.


Penahanan Kartu Ujian, Kemendikbud Investigasi SMAN 5 Depok

12 Maret 2017

SMAN 5 Depok membentuk Bank Smanli sebagai pengelola sumbangan sekolah. TEMPO/Imam Hamdi
Penahanan Kartu Ujian, Kemendikbud Investigasi SMAN 5 Depok

Setelah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerjunkan tim investigasinya, akhirnya pihak SMAN 5 Kota Depok memberikan sekitar 800 kartu ujian.