Saat Novel Baswedan Curhat di Sidang Praperadilan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sidang praperadilan mantan penyidik KPK, Novel Baswedan, di PN Jakarta Selatan, 25 Mei 2015. Sidang ditunda karena ketidakhadiran Bareskrim Polri. TEMPO/Ridian Eka Saputra

    Sidang praperadilan mantan penyidik KPK, Novel Baswedan, di PN Jakarta Selatan, 25 Mei 2015. Sidang ditunda karena ketidakhadiran Bareskrim Polri. TEMPO/Ridian Eka Saputra

    TEMPO.CO, Jakarta -  Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengeluarkan unek-uneknya dalam sidang praperadilan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri pada 1 Mei 2015. Curhatan Novel ini dibacakan sebagai pengantar dalam permohonan praperadilan tersebut,  di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat, 29 Mei 2015.

    Ia mempertanyakan penangkapan yang dilakukan tepat tengah malam. "Mengapa tengah malam? Telepon saja saya akan datang. Itu kata saya saat menemui tim penyidik yang menangkap saya pada tanggal 1 Mei 2015, sekitar pukul 00.00 WIB," ujarnya saat curhat.

    Pada 1 Mei 2015, Novel ditangkap dan lalu ditahan karena diduga menganiaya kawanan pencuri burung walet hingga menewaskan satu orang di Pantai Panjang, Bengkullu pada 18 Februari 2004. Ia dikenakan pasal 351 Ayat 2 KUHP dan atau pasal 422 KUHP Jo Pasal 52 KUHP.

    Dalam sidang praperadilan, Novel mengatakan, bukan hanya rumah yang selalu terbuka, telepon seluler miliknya juga siap kapan saja dihubungi oleh siapapun. Bahkan pada 29 April 2015, ia menjawab pesan pendek yang dikirimkan melalui BlackBerry Messanger oleh seorang penyidik Bareskrim. "Kabar baik, saya sedang tugas di Palembang.”

    Menurut Novel, sebagai seorang penegak hukum yang pernah mengabdi di kepolisian lalu ditugaskan menjadi pegawai tetap KPK, ia selalu didoktrin untuk menegakkan hukum setegak-tegaknya. “Menegakkan hukum bukan karena kebencian atau dendam, apalagi mengejar popularitas,” kata Novel.  Menurut Novel, seharusnya menegakkan hukum  itu karena alasan hukum.

    "Ketika hukum ditegakkan dengan alasan lain, maka yang terjadi adalah kesewenang-wenangan dan ketidakprofesionalan. Lalu, siapa yang menerima manfaat? Tidak tahu. Yang pasti baik KPK maupun kepolisian tidak menerima manfaat apapun,"  tuturnya, menegaskan.

    Novel menjelaskan, keputusan mengajukan permohonan praperadilan didasarkan bahwa penangkapan dan penahanan merupakan kewenangan penyidik, tetapi harus sesuai ketentuan dalam hukum acara pidana dan prosedur internal penyidik sendiri.  Kenyataannya, kata Novel, penyidik melanggar ketentuan hukum acara pidana maupun prosedur internal penyidik sendiri.

    "Akibat yang tidak terhindarkan adalah kerugian pada diri saya baik secara materiil maupun immaterial," papar Novel, menjelaskan.

    Selain itu, di atas kepentingan peribadi, fokus perhatian Novel adalah tentang kewibawaan lembaga penegak hukum, dalam hal ini kepolisian.  "Saya ingin menjadikan peristiwa penangkapan dan penahanan diri saya menjadi momentum untuk mengoreksi kinerja kepolisian sehingga menjadi pintu masuk untuk meningkatkan kredibilitas kepolisian itu sendiri," kata pria yang sudah bekerja di KPK sejak 2007 itu.

    Karena menilai adanya kesalahan prosedur dalam penangkapan dan penahanan yang dilakukan penyidik Bareskrim, maka Novel meminta hakim praperadilan memutuskan tidak sah penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan tertanggal 24 April 2015 dan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan tertanggal 1 Mei 2015.

    Novel juga meminta hakim praperadilan memerintahkan pihak Bareskrim Polri meminta maaf kepada dirinya dan keluarga melalui pemasangan baliho yang menghadap ke jalan di depan kantor Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, selama tiga hari berturut-turut.

    Dalam sidang yang dipimpin oleh hakim tunggal Suhairi itu, Novel Baswedan hadir didampingi tim kuasa hukumnya yaitu Bahrain, Asfinawati, Muji Kartika Rahayu, Julius Ibrani, dan Febi Yonesta.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.