TEMPO.CO, Jakarta - Direktur program Imparsial, Al Araf, mengatakan bahwa rekam jejak dugaan pelanggaran hak asasi manusia wajib menjadi pertimbangan Presiden Joko Widodo memilih Panglima TNI yang baru. Al Araf berpendapat, pimpinan TNI wajib terbebas dari tindak pelanggaran HAM.
Sesuai aturan, tiga kepala staf angkatan TNI berhak ditunjuk sebagai panglima yang baru. Mereka adalah Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna.
"Berdasar penelusuran kami ketiganya tak punya rekam jejak pelanggaran HAM," kata Al Araf kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Kamis, 28 Mei 2015.
Meski begitu, Al Araf tetap meminta Presiden Jokowi untuk meminta bantuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk menelusuri rekam jejak ketiga calon. Kepastian dari Komnas HAM diperlukan Presiden Jokowi untuk menentukan siapa Panglima TNI yang baru.
Al Araf berpendapat, selama ini TNI selalu diidentikkan sebagai pihak yang tidak pro dengan HAM. Bahkan tak jarang TNI dikaitkan dengan pelaku pelanggar hak asasi manusia. Karena itu, Panglima TNI yang baru harus mampu menghapus citra buruk tersebut.
Panglima TNI Jenderal Moeldoko akan pensiun pada 1 Agustus 2015. Moeldoko mulai menjabat sebagai Panglima TNI sejak 30 Agustus 2013 menggantikan Laksamana Agus Suhartono. Sebelumnya, alumnus terbaik Akademi Miiter tahun 1981 itu menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat sepanjang 20 Mei 2013 hingga 30 Agustus 2013.
Moeldoko juga pernah menjabat Wakil Gubernur Lemhannas pada 2011. Pria kelahiran Kediri, Jawa Timur, ini pernah menduduki tiga posisi penting selama 2010, yaitu Panglima Divisi Infanteri 1/Konstrad, Panglima Kodam XII/Tanjugpura, dan Panglima Kodam III/Siliwangi.
INDRA WIJAYA
