DPR Desak Pemerintah Bayarkan Ganti Rugi Korban Lapindo  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sisa bangunan yang terendam lumpur di perkampungan desa Kedungbendo, Porong, Sidoarjo, 14 Desember 2014. Curah hujan yang tinggi dan naiknya volume lumpur Lapindo membuat tanggul di titik 73 tidak mampu menahan lumpur yang membuat tanggul jebol. TEMPO/Fully Syafi

    Sisa bangunan yang terendam lumpur di perkampungan desa Kedungbendo, Porong, Sidoarjo, 14 Desember 2014. Curah hujan yang tinggi dan naiknya volume lumpur Lapindo membuat tanggul di titik 73 tidak mampu menahan lumpur yang membuat tanggul jebol. TEMPO/Fully Syafi

    TEMPO.COJakarta - Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Michael Wattimena mengatakan pemerintah harus segera membayarkan uang talangan ganti rugi kepada korban lumpur Lapindo.

    "Ini harus menjadi perhatian pemerintah, termasuk terhadap pelaku usaha yang terkena dampak lumpur Lapindo," ujarnya saat berkunjung ke Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis, 28 Mei 2015.

    Adapun anggota Komisi V DPR, Sigit Sosintomo, menuturkan uang talangan untuk ganti rugi korban lumpur Lapindo sudah dianggarkan dalam APBN Perubahan. "Semua yang masuk pada area terdampak akan dibayarkan, termasuk pengusaha," ujarnya politikus Partai Keadilan Sejahtera tersebut.

    Jadi, ucap Sigit, pemerintah harus segera mencairkannya. Sebab, sudah ada anggaran Rp 785 miliar untuk menalangi ganti rugi itu. Anggaran tersebut untuk masyarakat dan pengusaha yang menjadi korban.

    ANDRI EL FARUQI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gerhana Bulan Parsial Umbra Terakhir 2019

    Pada Rabu dini hari, 17 Juli 2019, bakal terjadi gerhana bulan sebagian. Peristiwa itu akan menjadi gerhana umbra jadi yang terakhir di tahun 2019.