Tumpang-Tindih, Undang-undang Pemilu Diusulkan Digabung

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Baliho Capres-cawapres terpampang di Jalan Ampera, Jakarta. Minggu (05/07). Meskipun masa tenang telah dimulai hari ini, namun segala atribut kampanye di sejumlah titik belum dibersihkan. Foto: TEMPO/Dinul Mubarok

    Baliho Capres-cawapres terpampang di Jalan Ampera, Jakarta. Minggu (05/07). Meskipun masa tenang telah dimulai hari ini, namun segala atribut kampanye di sejumlah titik belum dibersihkan. Foto: TEMPO/Dinul Mubarok

    TEMPO.CO, Jakarta - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk nenggabungkan Undang-undang tentang Pemilihan Umum. Alasannya, Undang-undang yang ada saat ini saling tumpang tindih dan bertentangan satu sama lain.

    "Demi demokrasi yang lebih baik, kami usulkan agar peraturan tentang Pemilu agar bisa menjadi satu naskah saja. Satu kitab undang-undang," kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, Rabu, 27 April 2015.

    Hingga saat ini, ada lima Undang-undang tentang Pemilu yang masih berlaku. Yaitu UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaran Pemilu, UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

    Perludem mencatat, UU ini saling bertentangan. Contohnya, dalam Pileg, pelanggaran Pemilu dilaporkan setidaknya tujuh hari setelah kejadian. Sedangkan pelanggaran Pilpres dilaporkan paling lambat 30 hari setelah kejadian. "Sehingga pada Pemilu tahun lalu, laporan pelanggaran Pileg ada yang kadaluarsa karena orang bingung waktunya hampir berbarengan dengan Pilpres," kata Titi.

    Perludem menginginkan kodifikasi UU Pemilu ini bisa selesai dibahas DPR setidaknya sebelum Pilpres 2019 dimulai. Tak hanya mendesak, Perludem dan sejumlah organisasi masyarakat sipil lain ikut membentuk kajian inisiatif tentang kodofikasi itu. Hasilnya, naskah kodifikasi UU Pemilu yang terdiri dari enam buku, 29 bab, dan 542 pasal.

    "Mudah-mudahan ini menjadi amal baik kami bagi demokrasi, dan menjadi masukan bagi DPR untuk segera bergerak menggabungkan UU Pemilu," kata Titi.

    INDRI MAULIDAR



     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.