TEMPO.CO, Makassar - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan isu beras plastik sudah sangat meresahkan. Karena itu, penyebar isu beras plastik bisa dipenjarakan.
"Kami akan minta Mabes Polri menindak tegas penyebar isu beras plastik," kata Amran kepada wartawan saat transit di Makassar, Rabu, 27 Mei 2015.
Kementerian Pertanian telah menggandeng laboratorium Mabes Polri, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Kementerian Perdagangan untuk menganalisis sampel beras yang diduga plastik. Menurut Amran, hasilnya negatif.
Amran mengatakan sampel beras plastik juga telah diambil dari sisa sampel yang digunakan oleh PT Sucofindo. Hasil uji terhadap sampel itu juga negatif. "Makanya kami heran kenapa ada hasil yang berbeda antara Sucofindo dan empat laboratorium lain. Mungkin ada metode yang berbeda, ini hal biasa," kata Amran.
Menurut Amran, masyarakat tidak perlu khawatir lagi dengan isu beras plastik ini. Sebab isu ini juga beredar di Thailand dan Malaysia. "Hasil pemeriksaan juga membuktikan bahwa isu ini tidak benar," kata Amran.
Amran mengatakan, secara logika, tidak mungkin orang bisa mendapatkan keuntungan dari menjual beras plastik. Sebab harga plastik Rp 12 ribu per kilogram. Sedangkan harga beras medium Rp 6-8 ribu per kilogram. "Jadi lebih baik jual plastik saja," kata Amran.
Amran juga mengatakan sudah menyampaikan ihwal ketidakbenaran isu beras plastik ini ke Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas Kabinet Kerja. Karena itu, Amran meminta media dan masyarakat tidak menghabiskan tenaga dan pikiran hanya untuk membahas isu yang tidak benar.
"Lebih baik kita kerja, lebih produktif, dan melanjutkan program swasembada pangan. Jangan mau diganggu dengan hal-hal yang tidak benar," kata Amran.
MUHAMMAD YUNUS
