Haswandi Pernah Jadi Hakim Perkara Susno dan Anas

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Majelis Hakim yang diketuai oleh Haswandi membacakan amar putusan terhadap Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alfian Mallarangeng di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 18 Juli 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Majelis Hakim yang diketuai oleh Haswandi membacakan amar putusan terhadap Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alfian Mallarangeng di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 18 Juli 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.COJakarta -  Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan bekas Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Hadi Poernomo. Hakim itu adalah Haswandi, hakim yang pernah memegang perkara eks Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI, Susno Duaji.

    Haswandi memulai kariernya sebagai hakim di Pengadilan Negeri Bukittinggi sekitar 27 tahun yang lalu. Dia masuk Jakarta pada 2007 sebagai hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

    Namun Haswandi sempat dipindahtugaskan ke Pengadilan Negeri Batam pada 2011. Setahun kemudian, bapak empat anak itu mendapat promosi dan bertugas sebagai Wakil Ketua Pengadilan Khusus 1A Jakarta Barat. Pada 2013, dia dipindahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan jabatan ketua.

    Beberapa kasus penting yang ia tangani antara lain kasus dugaan pemotongan dana pengamanan pemilihan kepala daerah Jawa Barat dengan tersangka Komisaris Jenderal Susno Duadji. Kala itu Haswandi menjadi hakim anggota  bersama Artha Theresia dan Charis Mardiyanto.

    Dalam kasus itu, Susno dinyatakan bersalah karena telah memotong dana pengamanan pemilihan kepala daerah Rp 4,2 miliar kala menjabat Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat. Dia divonis 3 tahun 6 bulan penjara.

    Haswandi juga menanganni kasus dugaan korupsi proyek Hambalang yang menjerat politikus Demokrat, Anas Urbaningrum dan Andi Alifian Mallarangeng. Sebagai hakim ketua, Haswandi memvonis bersalah Anas dan menjatuhinya hukuman 8 tahun penjara serta denda Rp 300 juta serta mengganti kerugian negara Rp 57,5 miliar.

    Haswandi mengabulkan gugatan praperadian Hadi Poernomo terhadap KPK. Salah satu pertimbangan Haswandi adalah penyelidik dan penyidik KPK yang menangani perkara Hadi bukan berasal dari kepolisian ataupun kejaksaan. Karena itulah Hadi menganggap proses penyelidikan, penyidikan, penyitaan, serta upaya hukum lain oleh KPK terhadap Hadi tidak sah.

    NINIS CHAIRUNNISA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.