Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jadi Calon Bupati Lagi, Adik Ahok Tinggalkan Golkar  

Editor

Kurniawan

image-gnews
Bupati Belitung Timur, Basuri Tjahaja Purnama, saat pengambilan gambar talkshow 'Untukmu Indonesiaku' produksi TV TEMPO di Gedung Penta, Jakarta, 28 Mei 2014. TEMPO/Denny Sugiharto
Bupati Belitung Timur, Basuri Tjahaja Purnama, saat pengambilan gambar talkshow 'Untukmu Indonesiaku' produksi TV TEMPO di Gedung Penta, Jakarta, 28 Mei 2014. TEMPO/Denny Sugiharto
Iklan

TEMPO.COManggar - Bupati Belitung Timur Basuri Tjahaja Purnama mengutarakan niatnya kembali maju sebagai calon Bupati Belitung Timur periode 2015-2020. Namun dia menyatakan belum akan menggunakan kendaraan politik Partai Golongan Karya hingga ada putusan jelas tentang kepengurusan Golkar yang sah.

"Tahun 2010, saya memang diusung Golkar sebagai calon bupati. Namun tahun ini sepertinya belum tahu, karena masih ada konflik kepengurusan di DPP. Kalau sudah jelas dan ada persetujuan DPP dalam waktu dekat, baru saya maju dari Golkar," ujar Basuri kepada Tempo, Selasa, 26 Mei 2015.

Adik kandung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok itu pun mengaku sudah mengambil langkah politik dengan mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai NasDem.

"Sejauh ini, baru NasDem yang sudah positif mendukung saya. Sedang yang lain masih menunggu. Kalau dukungan cukup, tanpa Golkar pun bisa," ucapnya.

Basuri pesimistis bisa maju sebagai calon yang diusung Golkar, mengingat Ketua DPD I Golkar Bangka Belitung Hidayat Arsani sudah menyatakan tidak akan mendukung calon yang bergabung dengan Golkar kubu Agung Laksono. Basuri adalah kader Golkar yang bergabung dengan kubu Agung.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kalau saya tidak didukung Golkar, berarti Pak Hidayat Arsani lupa sejarah. Kan, saya juga yang dukung beliau sewaktu mencalonkan diri sebagai Ketua DPD I Golkar Bangka Belitung," tutur Basuri.

Tak mau ambil pusing dengan Golkar, Basuri menuturkan sudah menginventaris nama-nama yang akan menjadi wakilnya. Dengan tegas, dia mengatakan akan memilih politikus sebagai pasangannya.

"Kalau dari birokrasi, mungkin tidak. Kasihan nanti akan berhenti jadi PNS. Kemungkinan besar politisi, tapi tidak sembarangan. Yang utama, visi-misi harus sejalan dengan saya dalam memajukan Kabupaten Belitung Timur," ujarnya.

SERVIO MARANDA

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Adik Ahok Dukung Komunitas Pemenangan Jokowi di Pilpres 2019

5 November 2018

Bupati Belitung Timur, Basuri Tjahaja Purnama, saat pengambilan gambar talkshow 'Untukmu Indonesiaku' produksi TV TEMPO di Gedung Penta, Jakarta, 28 Mei 2014. TEMPO/Denny Sugiharto
Adik Ahok Dukung Komunitas Pemenangan Jokowi di Pilpres 2019

Adik Ahok merasa yakin Jokowi harus didukung untuk meneruskan apa yang sudah dijalankan.


Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.


KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU ini memutuskan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU menggantikan Husni Kamal Manik yang tutup usia pada Kamis (07/07). TEMPO/Aditia Noviansyah
KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.


Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

ANTARA/Wahyu Putro A
Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.


Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.


Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.


Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.


Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Sineas Indonesia Garin Nugroho. ANTARA/Teresia May
Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.


Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.


Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini bersiap memimpin Rapat Pleno Fraksi PKS di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 11 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.