TEMPO.CO , Bandung: Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengaku prihatin dengan kasus ijazah palsu yang terungkap gara-gara pengaduan pemberian dugaan gelar akademis palsu. “Kalau memang terbukti ada sebuah kampus yang memberikan dan menjualbelikan ijazah palsu, berlaku aturan hukum di negeri kita, tentu saja masalahnya kriminal,” kata dia di Bandung, Senin, 25 Mei 2015.
Aher, sapaan Ahmad Heryawan. saat tahu kasus ini, ingat sempat ditawari sekolah kilat. "Dulu waktu saya di DPRD (DKI) tuh ada yang menawarkan gitu-gituan, ada kuliah enam bulan tapi sudah langsung S3," kata dia. “Gak tau iseng atau apa, suka ada yang nawarin kaya gitu. Udah gak inget lagi lah, semacam itu kali ya?”
Adapun Wali Kota Bandung Ridwan Kamil lebih geram lagi karena nama almamaternya seakan terseret karena namanya mirip. "Universitas-universitas baik di dunia tidak mungkin bikin cabang di negara lain dengan kampus swasta. Sebagai alumni Berkeley, saya merasa kecewa," ujar Emil--sapaan akrab Ridwan, saat ditemui di Gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Bandung, Selasa, 25 Mei 2015.
Pada 1999 sampai 2001, Ridwan Kamil melanjutkan studi magisternya di jurusan Urban Design Universitas Berkeley, California, Amerika Serikat.
Tak hanya itu, Ridwan Kamil pun menyayangkan masih terdapat warga yang percaya dalam mendapatkan gelar palsu tersebut. Ridwan Kamil mengatakan, mendapatkan gelar secara mudah merupakan 'hobi' masyarakat di Indonesia. Hal tersebut membuat semakin banyaknya kampus yang membuka jalur singkat tersebut.
Sebelumnya, Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi, M Nasir, melakukan sidak ke perguruan tinggi di University of Berkley Michigan America, Jl Proklamasi, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat pada 22 Mei lalu. Di sana, ia menemukan adanya dugaan praktek jual beli ijazah.
Belakangan bukan cuma University of Berkley yang diduga terlibat praktek jual-beli ijazah. Pada 2014, terbongkar kasus lain. Mulanya, Rektor Universitas PGRI Nusa Tenggara Timur Samuel Haning ingin melakukan legalisir di kantor Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Samuel juga ternyata sudah membubuhkan tanda tangan pada ijazah ratusan mahasiswa PGRI Nusantara. Legalisir itu pun tidak diberikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
PERSIANA GALIH
