TEMPO.CO , Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meminta tambahan anggaran Rp 15,5 triliun dari pagu indikatif tahun depan sebesar Rp 110 triliun kepada Presiden. Dengan tambahan ini, alokasi anggaran Kementerian tahun 2016 menjadi Rp 125,5 triliun.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan tambahan anggaran untuk mendukung pembangunan Trans Papua yang ditargetkan selesai 2019. "Sesuai dengan target rencana strategis kita untuk penyelesaian jalan tol seribu kilometer, jalan nasional juga, terutama untuk wilayah perbatasan dan Trans Papua," katanya saat ditemui di Kantor Presiden, Senin, 25 Mei 2015.
Rincian usulan tambahan anggaran Rp 15,5 triliun adalah Rp 8 trliun untuk pembebasan lahan, Rp 5 triliun untuk pembangunan waduk dan irigasi, pembangunan perumahan rakyat Rp 1 triliun dan Rp 1,5 triliun untuk pembangunan sanitasi, air minum dan penanganan pemukiman kumuh.
Basuki mengatakan pagu indikatif tahun 2016 lebih kecil dari alokasi anggaran tahun ini sebesar Rp 118 triliun. Presiden, kata dia, meminta Kementerian Pekerjaan Umum membahas usulan anggaran ini dengan Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Dia mengatakan infrastruktur merupakan sektor prioritas Jokowi pada tahun depan. Selain pembangunan infrastruktur, sektor prioritas lain adalah pertanian, nelayan, pariwisata, energi serta usaha mikro, kecil dan menengah.
Selain Basuki, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga meminta anggaran Rp 30 triliun, naik dari alokasi tahun ini Rp 10,5 triliun. Dia mengatakan tambahan anggaran ini difokuskan untuk industri nelayan tangkap, revitalisasi nelayan tangkap dan budidaya ikan.
Susi merencanakan tambahan dana ini untuk aplikasi anggaran alat tangkap, perahu belayan, pembangunan perkampungan nelayan dan pengadaan cold storage. "Paling besar untuk industri tangkap dan budi daya," katanya.
ALI HIDAYAT
