Kedaulatan Pangan untuk Rakyat

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jimmy M Rifai Gani Executive Director & CEO IPMI International Business School

    Jimmy M Rifai Gani Executive Director & CEO IPMI International Business School

    Pola makan orang Indonesia termasuk unik; belum terasa makan jika tak pakai  nasi. Bahan pangan yang memiliki kandungan karbohidrat yang tidak jauh beda dengan beras seperti umbi-umbian, gandum, kentang dan jagung, bukanlah sebagai pangan alternatif pengganti nasi, melainkan hanya sebagai lauk pauk atau cemilan.

    Maka tak heran apabila orang Indonesia merupakan konsumen pangan dan beras yang paling boros. Maklum, konsumsi nasinya mencapai 130 kilogram per tahun per kapita atau sekitar 900 gram per orang per hari. Angka ini dua kali lipat dari konsumsi nasi dunia yang hanya sekitar 60 kilogram per tahun per kapita.

    Konsumsi nasi di Tanah Air tercatat sebagai yang paling tinggi di Asia. Orang Jepang hanya menghabiskan nasi sebanyak 30 kilogram per tahun per kapita, sementara Korea 40 kilogram per kapita, Thailand 70 kilogram, Brunei Darussalam 80 kilogram per kapita, sedangkan Malaysia dan Cina 90 kilogram.

    Sayang, tingginya angka konsumsi nasi tersebut tidak dibarengi dengan produksi beras nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut angka produksi padi tahun 2014 yang hanya mencapai 69,87 juta ton gabah kering giling (GKG). Jumlah tersebut menyusut 1,41 juta ton atau 1,98 persen dibanding tahun 2013 sebesar 71,28 juta ton GKG.

    Setidaknya ada dua hal penyebabnya yakni penurunan luas lahan pertanian dan produktivitas padi domestik. Luas panen melorot hingga 41,61 ribu hektare di tahun lalu. Adapun produktivitas padi turun 0,17 kuintal per hektare atau 0,33 persen jika dibandingkan pada 2013.

    Hingga akhir tahun ini, pemerintah menargetkan produksi GKG sebanyak 73,5 juta ton. Sementara realisasi produksi GKG Januari-April 2015 sebesar 31.503.139 ton atau 42,86 persen dari target yang telah ditetapkan. Pemerintah menyatakan realisasi tersebut berjalan sesuai dengan jalurnya.

    Namun dari jumlah GKG yang sebanyak 73,5 juta ton tersebut, hanya sekitar 60 persen yang bisa dijadikan beras atau sekitar 44 juta ton. Hal ini disebabkan inefisiensi struktur produksi beras di Tanah Air yang mengakibatkan terjadinya penyusutan hingga 40 persen.

    Nah, dari jumlah 44 juta ton beras yang dihasilkan petani Indonesia, hanya 8 persen yang mampu diserap Bulog, perusahaan milik pemerintah yang didapuk sebagai penjaga distribusi komoditas pangan domestik. Ketidakmampuan Bulog menyerap hasil pertanian tersebut lantas ditangkap oleh pihak swasta. Mereka ramai-ramai menyicipi gurihnya perdagangan beras nasional.

    Petani senang-senang saja swasta ikut serta dalam komoditas beras. Apalagi, harga pembelian yang ditawarkan pihak swasta lebih menggiurkan. Bandar pemilik penggilingan padi dan tengkulak berani membayar Rp 4.500 per kilogram untuk gabah. Jumlah ini lebih tinggi Rp 800 per kilogram jika dibandingkan dengan harga pembelian pemerintah (HPP) yang dibanderol Rp 3.700 per kilogram.

    Setali tiga uang dengan beras. Harga patokan pemerintah yang diatur Inpres Nomor 5/2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, nilainya Rp 7.300 per kilogram untuk beras. Sedangkan swasta mau merogoh kocek Rp 8.200 per kilogram kepada petani lantaran bisa dijual kembali ke konsumen seharga Rp 10.500 per kilogram. Petani senang, swasta pun girang.

    Ketahanan, Kemandirian, Kedaulatan Pangan

    Kuatnya peran swasta dalam komoditas menciptakan pasar komoditas beras yang oligopolistik. Pedagang bisa mempengaruhi penentuan harga dan distribusi sehingga mengurangi kontrol pemerintah dan Bulog. Tak pelak, program swasembada pangan 2017 yang digembar-gemborkan pemerintah terkesan masih jauh dalam pelaksanaannya.

    Jangankan swasembada, soal ketahanan pangan nasional kalah dengan Singapura yang luas tanahnya setara DKI Jakarta dan minim lahan pertanian, berdasarkan data indeks keamanan pangan 109 negara pada 2014 yang dilansir Economist Intelligence Unit (EIU). Indonesia berada di peringkat 72 dengan skor 46,5.

    Sedangkan Singapura berada di posisi 5 skor 84,3. Walaupun pemerintah Negeri Singa lebih banyak mengandalkan impor pangan, namun dianggap dapat memenuhi kebutuhan pangan warganya dengan sangat baik.

    Program swasembada pangan Indonesia dipandang sebelah mata oleh negara lain. Kendati pemerintah menyiapkan anggaran pertanian sebesar Rp 15,8 triliun supaya program swasembada makin moncer, Vietnam tetap yakin Indonesia tak bakal mengurangi impor berasnya ke negara tersebut yang pada semester awal 2014 tercatat sebanyak 6.206 ton atau setara 3,3 juta dolar AS.

    Longgarnya keran impor merupakan imbas dari pemangkasan peran Bulog pasa krisis moneter 1998 lalu. Saat itu, Dana Moneter Internasional (IMF) mengintervensi kebijakan pemerintah sebagai salah satu syarat pengucuran utang negara. IMF mendesak agar sejumlah pangan, termasuk beras, dilepas sesuai harga pasar. Bulog juga dilarang mengontrol mekanisme harga pangan dalam negeri.

    Saat ini ada wacana untuk mengembalikan peran Bulog sebagai stabilisator bahan pangan nasional seperti beras. Sebab selama ini Bulog terkesan lebih mengutamakan sisi bisnis sebagai perusahaan umum ketimbang kewajiban pelayanan publik-nya (public service obligation/PSO).

    Namun, Bulog tak bisa sendirian dalam melakukan tugas ini. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, juga harus menjaga keseimbangan antara supply dan demand, menciptakan efisiensi rantai distribusi beras, serta mendorong penurunan biaya produksi petani Indonesia.

    Koordinasi antar tiga lembaga tersebut mesti diperkuat sehingga dapat menciptakan ketahanan pangan berbasis kemandirian dan kedaulatan. Ketersinggungan antara ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan akan mampu menciptakan produk seimbang yakni cukup tersedia di pasar, harga terjangkau, dan berkontribusi terhadap kesejahteraan petani.

    (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Instagram Uji Coba Menghilangan Fitur Likes agar Fokus ke Konten

    Instagram tengah lakukan uji coba penghapusan fitur likes di beberapa negara pada Juli 2019. Reaksi pengguna terbelah, sebagian merasa dirugikan.