Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Konflik PPP, Kubu Romy Buka Peluang Islah  

image-gnews
Konflik yang menerpa PPP makin meruncing. Manuver yang dilakukan kubu Sekjen Romahurmuziy dinilai membuat situasi internal partai berlambang ka'bah itu makin tidak kondusif. TEMPO/Aditia Noviansyah
Konflik yang menerpa PPP makin meruncing. Manuver yang dilakukan kubu Sekjen Romahurmuziy dinilai membuat situasi internal partai berlambang ka'bah itu makin tidak kondusif. TEMPO/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.COJakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Surabaya, Arsul Sani, mengatakan pihaknya akan membuka jalur islah setelah pengadilan tinggi tata usaha negara (PTTUN) mengeluarkan putusan. Keputusan itu diyakini akan lebih efektif dibanding merumuskan islah sementara seperti yang dilakukan Partai Golkar.

"Kami mengupayakan islah tapi menunggu-nunggu putusan banding dulu. Semakin dekat pendaftaran pilkada pasti semakin intensif," kata Arsul saat dihubungi, Senin, 25 Mei 2015.

PPP hasil Muktamar Surabaya yang dipimpin M. Romahurmuziy mengajukan banding ke PTTUN pada awal Maret 2015. Selain Romahurmuziy, Kementerian Hukum dan HAM mengajukan banding yang sama terhadap putusan PTUN yang membatalkan surat keputusan Kementerian Hukum terkait dengan kepengurusan Romy—sapaan Romahurmuziy.

Arsul mengatakan islah dapat dilakukan menjelang penutupan pendaftaran pilkada karena saat ini mereka sedang berfokus melakukan musyawarah wilayah. Selain itu, mereka terus menggelar penjaringan bakal calon kepala daerah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Mungkin putusan banding keluar pertengahan Juni, sekarang fokus ke penjaringan calon," ujar anggota Komisi Hukum DPR ini.

Arsul mengaku kubunya tak membentuk tim islah bersama kubu Djan Faridz. Ia pun yakin penjaringan bakal calon kepala daerah tak perlu dibahas bersama kubu Muktamar Jakarta tersebut. "Karena tidak tertutup kemungkinan calon yang diusung ternyata sama," tuturnya.

PUTRI ADITYOWATI 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Reaksi Perludem hingga Parpol Soal KPU Perpanjang Jadwal Rekapitulasi Suara

18 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Reaksi Perludem hingga Parpol Soal KPU Perpanjang Jadwal Rekapitulasi Suara

KPU menerbitkan surat edaran perpanjangan rekapitulasi suara karena pertimbangan kondisi force majeure.


KPU Perpanjang Jadwal Rekapitulasi Suara, PPP Khawatir Ada Ruang Negosiasi

19 hari lalu

Plt Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono (depan, kedua kiri) didampingi Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy (depan, kiri) menyampaikan keputusan Rapat Pimpinan Nasional PPP di Sleman, DI Yogyakarta, Rabu, 26 April 2023. PPP mendeklarasikan dukungannya kepada bakal calon presiden dari PDI Perjuangan yakni Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah
KPU Perpanjang Jadwal Rekapitulasi Suara, PPP Khawatir Ada Ruang Negosiasi

PPP angkat bicara soal KPU yang memperpanjang waktu rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, kabupaten, kota, atau Provinsi Aceh.


Romy PPP Berharap Putusan MK soal Ambang Batas Parlemen Mulai Berlaku Saat Diputuskan

27 hari lalu

Muhammad Romahurmuziy pernah terlibat dalam kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama pada 2019. Pria yang akrab disapa Romy itu bebas pada 2020 setelah menjalani hukuman penjara selama 1 tahun. Setelah bebas, ia kembali masuk jajaran partai setelah PPP mendapuknya sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai. ANTARA
Romy PPP Berharap Putusan MK soal Ambang Batas Parlemen Mulai Berlaku Saat Diputuskan

Romy PPP menyebut putusan MK soal penghapusan ambang batas parlemen adalah kemenangan kedaulatan rakyat.


Beda Sikap di Internal PPP Soal Opsi Gabung dengan Prabowo-Gibran

27 hari lalu

Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiyono (kiri) mengenakan jas partai kepada Menparekraf Sandiaga Uno (kedua kiri) disaksikan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy (kedua kanan) di kantor DPP PPP, Jakarta, Rabu, 14 Juni 2023. Sandiaga Uno resmi gabung menjadi kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan telah mendapatkan kartu tanda anggota (KTA) dan jas partai berwarna hijau. TEMPO/M Taufan Rengganis
Beda Sikap di Internal PPP Soal Opsi Gabung dengan Prabowo-Gibran

Romahurmuziy mengatakan muncul dorongan dari berbagai daerah agar PPP menjadi oposisi di pemerintahan selanjutnya.


Romahurmuziy Kembali Ke PPP, Eks Penyidik KPK: Tak Mengejutkan

3 Januari 2023

Terdakwa kasus suap Romahurmuziy, keluar dari Rumah Tahanan Klas I  Cabang KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 29 April 2020. Sebelumnya Majelis Hakim telah menjatuhkan vonis 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta kepada kepada Romahurmuziy. TEMPO/Imam Sukamto
Romahurmuziy Kembali Ke PPP, Eks Penyidik KPK: Tak Mengejutkan

Kembalinya eks napi korupsi Romahurmuziy ke PPP dinilai bukan hal yang mengejutkan. Komitmen pemberantasan korupsi mengkhawatirkan.


Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

13 September 2022

Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono menyerahkan dokumen pengurus baru PPP ke Kemenkumham. Dok. PPP
Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

Muhammad Mardiono menyatakan SK Kemenkumham bisa keluar secara cepat karena semua prosesnya sudah secara daring.


Siapa di Balik Konflik PPP

13 September 2022

Sejumlah pengurus PPP bermanuver menggulingkan Suharso Monoarfa dari kursi ketua umum dan menggantinya dengan Muhamad Mardiono, ketua majelis pertimbangan
Siapa di Balik Konflik PPP

Benarkah ada tangan kekuasaan di balik konflik PPP? Apa motifnya?


Istana Belum Terima Permintaan Muhammad Mardiono Untuk Bertemu Presiden Jokowi

10 September 2022

Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono menyerahkan dokumen pengurus baru PPP ke Kemenkumham. Dok. PPP
Istana Belum Terima Permintaan Muhammad Mardiono Untuk Bertemu Presiden Jokowi

Permintaan Muhammad Mardiono untuk bertemu dengan Presiden Jokowi belum diterima pihak istana.


Soal Campur Tangan Istana di Kisruh Internal PPP, Ini Kata Kubu Suharso Monoarfa

7 September 2022

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 29 Agustus 2022. Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang pun mengungkapkan wilayah-wilayah yang ada di dalam RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, seperti Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Mamberamo. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Campur Tangan Istana di Kisruh Internal PPP, Ini Kata Kubu Suharso Monoarfa

Kubu Suharso Monoarfa menilai Klaim kubu Muhammad Mardiono telah mendapatkan dukungan dari Istana terkait konflik internal PPP hanya klaim sepihak.


Suharso Monoarfa Didemo Kader PPP untuk Mundur

14 Juni 2022

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) bertumpu tangan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kiri) dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa pada acara silaturahmi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di Plataran Senayan, Jakarta, Sabtu, 4 Juni 2022. Kegiatan silaturahmi nasional itu merupakan sebuah ikhtiar partai-partai KIB yaitu Partai Golkar, PAN, dan PPP untuk menunjukkan tradisi politik yang baru. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Suharso Monoarfa Didemo Kader PPP untuk Mundur

Somad juga menuding Suharso Monoarfa tidak menerapkan demokrasi dalam PPP.