TEMPO.CO, Semarang - Konflik internal pengurus pusat Partai Persatuan Pembangunan menjalar ke daerah. Di Jawa Tengah, kepengurusan partai berlambang Ka’bah itu terbelah menjadi kepengurusan yang diketuai Masruchan Samsuri dari kubu Romahurmuzy dan kepengurusan yang dipimpin Wafi Maimun Zubair dari kubu Djan Faridz. “Kenyataannya saat ini memang ada dua DPW PPP Jawa Tengah,” kata Masruchan kepada Tempo di Semarang, Senin, 25 Mei 2015.
Selama ini, DPW PPP Jawa Tengah diketuai Masruchan. Ia menggantikan Arief Mudatsir, yang meninggal beberapa bulan lalu. Masruchan sendiri lebih condong mengikuti pengurus PPP hasil Muktamar Surabaya yang menghasilkan kepemimpinan Romahurmuzy.
Baca Juga:
Namun, kata Masruchan, selama ini ada juga beberapa pengurus PPP Jawa Tengah yang condong ke kubu Djan Faridz. “Itu tidak apa-apa. Kami menghargai sikap pengurus yang ke Djan Faridz,” ujar Masruchan. Sesuai perintah hasil Muktamar Surabaya, kata dia, DPW PPP Jawa Tengah akan menggelar musyawarah wilayah pada Selasa, 26 Mei 2015.
Masruchan mengklaim sudah membicarakannya dengan pengurus yang selama ini condong ke kubu Djan Faridz. Namun belakangan PPP kubu Djan Faridz mengeluarkan surat keputusan menunjuk kepengurusan PPP Jawa Tengah yang baru di bawah ketua Wafi Maimun Zubair. Jumat lalu, kubu ini sudah membentuk kepengurusan PPP Jawa Tengah.
Kini, kata Masruchan, PPP di Jawa Tengah bagaikan satu rumah dengan dua kamar. Beberapa kepengurusan PPP kabupaten/kota di Jawa Tengah juga terbelah. Namun Masruchan mengklaim dua kepengurusan itu rukun-rukun saja. Tak ada kemelut yang tajam. Sebab, mereka masih menggunakan satu kantor, hanya beda nomenklatur nama kepengurusan.
Masruchan yakin dualisme kepengurusan PPP di daerah akan selesai jika kepengurusan di pusat sudah tidak ada dualisme. Masruchan sendiri mengklaim condong ke kubu Romahurmuzy demi menyelamatkan PPP Jawa Tengah, apalagi harus menghadapi pemilihan kepala daerah di 21 kabupaten/kota.
Wakil Sekretaris PPP Jawa Tengah Muhammad Mustafid menyatakan PPP kubu Masruchan hendak menggelar musyawarah wilayah yang tidak dikehendaki para kiai dan ulama PPP. “Kami melarang pengurus DPC hadir dalam muswil itu,” tutur Mustafid.
ROFIUDDIN