Heboh Gelar Palsu Berkley, Politikus PDIP Dapat Gelar Doktor  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • ilustrasi gelar sarjana

    ilustrasi gelar sarjana

    TEMPO.COJakarta - Ketua DPP Bidang Kehormatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Komarudin Watubun tercatat sebagai penerima gelar doktor (PhD) dari kampus bodong University of Berkley. Namanya termasuk dalam daftar 187 alumni program doktor administrasi bisnis.

    Komarudin membenarkan bahwa dia pernah menerima gelar dari University of Berkley. "Tapi gelarnya doctor honoris causa, bukan gelar akademis. Saya tidak pernah kuliah di sana," katanya, Senin, 25 Mei 2015.

    Komarudin menerima gelar itu pada rentang 2001-2002 saat dia menjabat Ketua DPD PDIP Papua. Dia menduga dianugerahi gelar kehormatan tersebut atas prestasi dan karier politiknya.

    Namun Komarudin mengatakan tak pernah mencantumkan gelar itu pada namanya. "Saya selalu pakai SH MH," ucapnya. "SH dari Universitas Cenderawasih dan MH dari Universitas Gadjah Mada."

    Selain Komarudin, tiga pejabat Papua juga diberi gelar doctor honoris causa pada saat yang sama. Mereka diundang ke Singapura untuk menerima gelar itu dari dua orang asing asal Amerika Serikat yang mengaku sebagai perwakilan dari University of Berkley, Michigan.

    University of Berkley menjadi sorotan terkait dengan dugaan jual-beli gelar. Kampus itu difasilitasi oleh Lembaga Manajemen Internasional Indonesia yang memiliki beberapa kampus di Jakarta, Medan, Bandung, dan Surabaya.

    Jumlah alumni dalam daftar penerima gelar doktor atau PhD mencapai 187 orang. Latar belakang mereka beragam, dari pengusaha hingga pejabat daerah.

    Praktek jual-beli ijazah University of Berkley sebenarnya sudah terendus sejak tahun lalu. Bermula dari sekelompok pengajar dan pegawai Universitas PGRI Kupang yang melaporkan dugaan gelar palsu doktor Samuel Haning, rektor universitas itu, ke Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur.

    Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sedang menyelidiki praktek jual-beli gelar tersebut. Bukan hanya dari perguruan tinggi luar negeri, tapi juga di dalam negeri. Mabes Polri pun sudah diajak berkoordinasi melakukan penyelidikan.

    MOYANG KASIH DEWIMERDEKA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Enam Poin dalam Visi Indonesia, Jokowi tak Sebut HAM dan Hukum

    Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan sejumlah poin Visi Indonesia di SICC, 14 Juli 2019. Namun isi pidato itu tak menyebut soal hukum dan HAM.