EKSKLUSIF: Pengakuan Elite PDIP Soal Tarif Kampus Berkley

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi ijazah palsu. TEMPO/Subekti

    Ilustrasi ijazah palsu. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Komarudin Watubun membenarkan dirinya pernah menerima gelar doktor kehormatan atau honoris causa dari University of Berkley. Kampus itu sedang menjadi sorotan karena diduga memperjualbelikan gelar palsu. (Baca: Jual-Beli Ijazah, Izin University of Berkley Ternyata untuk Kursus)

    Komarudin mengatakan gelarnya bukan gelar akademis karena dia tak pernah berkuliah di University of Berkley. Namun, dia mengaku memberi dana untuk mendapat gelar itu. "Puluhan juta, katanya untuk biaya administrasi," ujar Komarudin kepada Tempo, Senin, 25 Mei 2015.

    Komarudin tak ingat jumlah persis yang dia keluarkan karena penganugerahan gelar itu terjadi sekitar 2001-2002. Kampus meminta duit itu dari Komarudin untuk keperluan tiket pesawat dan biaya hotel karena pemberian gelar dilakukan di Singapura. "Semua pakai biaya sendiri, tapi menurut saya wajar saja." (Baca pula: Mengapa Jual Beli Ijazah Marak di Indonesia? Ini Faktornya...)

    Saat menerima gelar tersebut, Komarudin menjabat sebagai Ketua PDI Perjuangan Papua. Selain dirinya, ada tiga pejabat Papua lain yang juga menerima gelar serupa. Satu orang sesama politikus sedangkan dua lainnya adalah pejabat pemerintahan.

    Komarudin menuturkan pemberitahuan penganugerahan gelar kepadanya dilakukan melalui surat resmi dengan logo dan kop surat. Sebelum bertolak ke Singapura, Komarudin juga diundang untuk mengikuti taklimat singkat atau briefing di kantor University of Berkley di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. (Simak: Kata Rektor University of Berkley Soal Dugaan Bisnis Ijazah)

    Komarudin menduga dia diberikan gelar doktor honoris causa oleh University of Berkley karena sepak terjangnya di bidang politik. "Dalam surat pemberitahuan, ada argumen kenapa saya berhak menerima gelar itu," ucap dia.

    Walau begitu, dia menyatakan tak pernah mencantumkan gelar doktor yang diterimanya pada nama. Komarudin selalu menggunakan gelar sarjana hukum dari Universitas Cenderawasih dan Magister Hukum dari Universitas Gadjah Mada.

    Nama Komarudin termasuk dalam daftar 187 alumni program Doktor Administrasi Bisnis Lembaga Manajemen Internasional Indonesia. LMII mengklaim berafiliasi dengan University of Berkley, Michigan, Amerika Serikat. Belakangan diketahui ijazah yang dikeluarkan kampus LMII itu juga palsu. (Baca pula: TERBONGKAR: Modus Jual-Beli Ijazah Gelar Universitas Berkley)

    Liartha S. Kembaren, yang mengaku Direktur LMII sekaligus Executive Director Far Eastern University of Berkley membenarkan kabar bahwa banyak tokoh atau pejabat  di Indonesia  pernah menempuh pendidikan jarak jauh di University of Berkley. Lelaki 78 tahun itu mengklaim sejumlah  jenderal, kepala daerah, pengusaha, dan diplomat asing telah menggondol berbagai gelar dari lembaga yang ia pimpin.

    Bagi tokoh yang sibuk, Liartha menawarkan berbagai kemudahan. Mereka cukup mendaftar, melengkapi persyaratan, dan membayar sejumlah biaya. "Kuliahnya bisa online," ucap Liartha, awal Januari lalu. "Kalau mau, program doktor di sini bisa selesai tiga bulan." (Baca: Banyak Pejabat Beli Gelar Universitas Berkley, Ini Tarifnya)

    Adapun biayanya tergantung program yang dipilih. Untuk gelar master, ongkosnya sekitar Rp 35 juta. Untuk gelar doktor sekitar Rp 57 juta. "Kalau mau doctor honoris causa, cukup Rp 45 juta," ujar Liartha, seraya menawari Tempo mencari calon mahasiswa dengan sejumlah imbalan.

    Menurut Dharnita Chandra, Kepala Subdirektorat Penyelarasan dan Pengembangan Keunggulan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, "pengobral gelar" asal luar negeri masih terus mencari korban di Indonesia. "Kasus ijazah palsu banyak sekali," katanya, Januari lalu.

    MOYANG KASIH DEWIMERDEKA | TIM TEMPO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Indonesia Memberangkatkan 529 Kloter pada Musim Haji 2019

    Pada musim haji 2019, Indonesia memberangkatkan 529 kelompok terbang, populer disebut kloter, yang akan dibagi dalam dua gelombang.