Masih Bermanuver, Idrus Sesalkan Kubu Agung  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Jenderal Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Idrus Marham (kiri) bersama sejumlah anggota fraksi Golkar menyerahkan surat putusan sela PTUN kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 2 April 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Sekretaris Jenderal Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Idrus Marham (kiri) bersama sejumlah anggota fraksi Golkar menyerahkan surat putusan sela PTUN kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 2 April 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.COJakarta - Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya Idrus Marham menyesalkan pernyataan Agung Laksono sebagai ketua umum yang dapat menandatangani persyaratan calon kepala daerah. 

    Idrus mengatakan seharusnya Agung menaati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan berlakunya kepengurusan Golkar hasil Munas Riau pimpinan Aburizal Bakrie. "Kami sesalkan, saat kami ingin islah, mereka masih melakukan langkah politik yang tak ada kewenangannya," ujar Idrus saat dihubungi Tempo, Ahad, 24 Mei 2015.

    Sebelumnya, Agung berujar, perundingan islah dengan kubu Ical bukan terkait dengan kepengurusan, melainkan penjaringan calon pemilihan kepala daerah. "Bukan soal kepengurusan, tapi soal persiapan pilkada. Proses hukum kepengurusan jalan terus. Kami tetap ajukan banding," tutur Agung seusai pembukaan musyawarah daerah tingkat DKI Jakarta, Ahad siang. 

    "Yang jelas, kepengurusan nanti yang diakui KPU, dan KPU akan melihatnya dari ketentuan perundang-undangan dan berdasarkan pemerintah (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)," kata Agung.

    Idrus berujar, Agung tak seharusnya mengklaim bahwa kepengurusannya tetap berlaku setelah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara membatalkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM.

    "Ini bukan siapa pun yang tanda tangan di surat DPP nanti, tapi berangkat dari peraturan dari putusan pengadilan, Peraturan KPU, dan Undang-Undang Pilkada. Kewenangan mereka sudah tak ada," ucap Idrus.

    Meski sama-sama membantah soal kepengurusan yang mengesahkan pengajuan calon, Idrus yakin kedua kubu bakal mencapai islah. "Kalau ikutin aturan, tak akan deadlock. Kita harus legawa," tuturnya.

    PUTRI ADITYOWATI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Bebas Visa bagi Indonesia di Brasil dan Empat Negara

    Sejumlah negara baru saja mengeluarkan kebijakan bebas visa bagi para pemegang paspor Indonesia, bukti bahwa paspor Indonesia semakin kuat di dunia.