Begini Syarat Islah Golkar Versi Agung Laksono  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla berpidato membuka dialog tingkat tinggi Pemanfaatan Gelombang Bonus Demografi, di Hotel Pullman, Jakarta, 20 April 2015. Jusuf Kalla mengatakan bonus demografi yang dimiliki Indonesia harus dibarengi dengan kualitas sehingga tidak menjadi beban pembangunan. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla berpidato membuka dialog tingkat tinggi Pemanfaatan Gelombang Bonus Demografi, di Hotel Pullman, Jakarta, 20 April 2015. Jusuf Kalla mengatakan bonus demografi yang dimiliki Indonesia harus dibarengi dengan kualitas sehingga tidak menjadi beban pembangunan. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Jakarta, Agung Laksono, tak jadi bertemu dengan Jusuf Kalla hari ini. Sekretaris Jenderal Zainuddin Amali mengatakan pertemuan lanjutan untuk membahas rencana islah terbatas itu bakal digelar pekan depan.

    "Pak Agung ada acara keluarga di luar kota. Mungkin Selasa atau Rabu pekan depan baru bertemu dengan Pak JK," kata Amali di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Minggu, 24 Mei 2015.

    Pertemuan pertama Agung dengan Kalla dilakukan pada Rabu pekan lalu, setelah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan gugatan Aburizal Bakrie. Kubu Aburizal sendiri sudah bertemu Kalla seusai sidang PTUN. Tadi malam, Aburizal kembali menemui Kalla di rumah dinas Kalla untuk merumuskan islah terbatas demi keikutsertaan Golkar dalam pemilihan kepala daerah.

    Agung Laksono mengatakan pihaknya masih menyusun rumusan teknis islah tersebut. Ia tidak akan menemui Kalla hari ini. "Nanti saja," katanya. "Tim teknis masih menyusun mekanisme kerja sama. Intinya, pendaftaran calon hanya satu pintu, tidak ada kubu Agung atau Aburizal," kata Agung.

    Agung membantah jika islah terbatas itu disebut untuk merumuskan kepengurusan baru yang akan menandatangani surat pencalonan kepala daerah. Menurut dia, islah dilakukan hanya untuk menjaring calon menjelang pendaftaran pemilihan kepala daerah.

    "Bukan soal kepengurusan, tapi pilkada. Kami tetap lakukan banding soal kepengurusan," kata Agung.

    Agung mengajukan permohonan banding karena majelis hakim mengeluarkan putusan di luar gugatan atau ultra petita. "Menghidupkan kembali kepengurusan Munas Riau yang demisioner itu melebihi kewenangan. Kalau dijalankan, memperparah ketidakpastian hukum," katanya. Mereka akan mengajukan permohonan banding besok siang.

    PUTRI ADITYOWATI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Enam Poin dalam Visi Indonesia, Jokowi tak Sebut HAM dan Hukum

    Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan sejumlah poin Visi Indonesia di SICC, 14 Juli 2019. Namun isi pidato itu tak menyebut soal hukum dan HAM.