Alasan Golkar Kubu Agung Ajukan Uji Materi PKPU

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPU Husni Kamil Malik, ikut serta dalam simulasi pemungutan dan penghitungan suara TPS dalam pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak, di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, 7 April 2015. Simulasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana penerapan Pilkada sesuai UU Nomor 8 Tahun 2015 dapat terlaksana dengan baik. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua KPU Husni Kamil Malik, ikut serta dalam simulasi pemungutan dan penghitungan suara TPS dalam pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak, di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, 7 April 2015. Simulasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana penerapan Pilkada sesuai UU Nomor 8 Tahun 2015 dapat terlaksana dengan baik. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO , Jakarta: Ketua Partai Golkar Bidang Hukum dari kubu Agung Laksono, Lawrence Siburian akan mengajukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015, kepada Mahkamah Agung pekan depan. Permohonan diajukan untuk menghapus pasal 36 ayat 2 dalam peraturan tersebut.

    "Pasal itu menunjukkan KPU melampaui kewenangannya. Dia membuat aturan yang  bukan jadi kewenangan dia," kata Lawrence saat dihubungi Tempo, Jumat, 22 Mei 2015.

    Komisi Pemilihan Umum mengatur syarat pendaftaran calon kepala daerah dari partai yang kepengurusannya dipersengketakan pada pasal 36. Peraturan ini dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

    Pada pasal 36 ayat (2) disebutkan bahwa jika terdapat penundaan pemberlakuan keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait kepengurusan partai, maka KPU tidak dapat menerima pendaftaran pasangan calon sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan penerbitan keputusan dari Menteri tentang penetapan kepengurusan partai.

    Menurut Lawrence, peraturan tersebut menunjukkan bahwa KPU bermain politik. Seharusnya, kata Lawrence, KPU tak berhak mengatur soal hak kepesertaan pasangan calon dari partai yang bersengketa. Ia berharap KPU hanya menetapkan sesuai pasal 36 ayat 1, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM.

    "Karena KPU itu penyelenggara, kepesertaannya bukan urusan dia, itu urusan pemerintah yaitu Kementerian Hukum dan HAM," kata Lawrence.

    Lawrence berpendapat KPU mencoba membubarkan partai politik dengan melarang kepersertaan dalam Pilkada. "Parpol tak boleh ikut Pilkada itu seperti pembubaran. KPU melakukan perbuatan melanggar hukum," kata dia.

    PUTRI ADITYOWATI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gerhana Bulan Parsial Umbra Terakhir 2019

    Pada Rabu dini hari, 17 Juli 2019, bakal terjadi gerhana bulan sebagian. Peristiwa itu akan menjadi gerhana umbra jadi yang terakhir di tahun 2019.