Pemerintah Pertimbangkan Pinjamkan Pulau untuk Rohingya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Begini Imigran Rohingya Diselamatkan Nelayan Aceh

    Begini Imigran Rohingya Diselamatkan Nelayan Aceh

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia mulai mempertimbangkan untuk menempatkan pengungsi Rohingya di suatu pulau khusus. "Kalau jumlahnya besar iya, kalau kecil ya nggak perlu," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla ditemui di Bandara Soekarno-Hatta usai berkunjung ke Jepang, Jumat 22 Mei 2015.

    Namun Kalla mengaku tak membawa isu Rohingya saat berkunjung ke Jepang. Alasannya, Indonesia dianggap masih mampu menanganinya sendiri. Selasa lalu, kata Kalla, pemerintah juga sudah  menginstruksikan kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, serta semua gubernur agar memberi perhatian khusus terhadap masalah pengungsi Rohingya.

    ‎Ratusan penduduk minoritas muslim Rohingya Myanmar dilaporkan telah dibunuh dan ratusan ribu lainnya mengungsi ke negara bagian Rakhine, bagian barat Myanmar, sejak 2012. Dari situ, mereka kemudian melarikan diri ke luar negeri untuk mencari kehidupan yang lebih baik.‎

    Kebanyakan dari mereka ingin pergi ke negara-negara mayoritas muslim di Asia Tenggara. Pada Rabu, 20 Mei 2015, Malaysia dan Indonesia sepakat untuk menampung mereka.

    Bahkan, setelah sempat berkukuh menolak hadir dalam pertemuan negara-negara ASEAN untuk membahas penanganan pengungsi Rohingya, Myanmar akhirnya bersedia hadir dalam pertemuan regional yang membahas Rohingya pekan depan.   ‎

    Indonesia sendiri pernah memberikan kemudahan bagi pengungsi perang Vietnam. ‎Ribuan pengungsi Vietnam ditempatkan di Pulau Galang, Batam sejak 1979 -1996. Selama 18 tahun mereka menetap di sana sebelum badan kepengungsian PBB, UNHCR memutuskan untuk memindahkannya ke negara lain. 

    FAIZ NASHRILLAH‎


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Enam Poin dalam Visi Indonesia, Jokowi tak Sebut HAM dan Hukum

    Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan sejumlah poin Visi Indonesia di SICC, 14 Juli 2019. Namun isi pidato itu tak menyebut soal hukum dan HAM.