TEMPO.CO, Makassar - Demonstrasi sejumlah kelompok mahasiswa yang menolak kedatangan Presiden Jokowi di Makassar, Jumat, 22 Mei, dibubarkan paksa oleh aparat TNI/Polri. Hal itu disebabkan demonstrasi mahasiswa itu tak mengantongi izin dan mengganggu ketertiban umum.
Paling tidak ada dua aksi mahasiswa yang dibubarkan aparat TNI. Di antaranya, unjukrasa mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus di Jalan Gunung Bawakaraeng dan demonstrasi mahasiswa yang mengatasnamakan Gerakan Aktivis Mahasiswa di jembatan layang,
Koordinator Lapangan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Makassar, Soemitro Emin Praja, mempertanyakan sekaligus menyayangkan tindakan aparat TNI/Polri yang menghalangi pihaknya menyampaikan aspirasi. Hal itu jelas disebutnya sebagai pelanggaran undang-undang.
Aspirasi pihaknya maupun kelompok mahasiswa lain yang menolak kedatangan Jokowi ke Kota Daeng, tidak semestinya direspons dengan tindakan represif. "Kami sesalkan pembubaran aksi unjukrasa yang terjadi kepada semua kelompok mahasiswa," ucapnya, Jumat, 22 Mei.
Dari pantauan Tempo, pembubaran unjukrasa kelompok Cipayung Plus terjadi sesaat setelah mereka menyampaikan aspirasi dan membagikan Kartu Indonesia Sakit dan Pikun ke masyarakat. Saat puluhan mahasiswa lintas organisasi itu melakukan longmarch menuju Monumen Mandala, Jalan Jenderal Sudirman, tiba-tiba mereka langsung dibubarkan.
Tampak belasan anggota TNI dengan mengendarai sepeda motor trail melabrak pengunjukrasa dari belakang. Hal itu membuat pengunjukrasa panik dan lari berhamburan. "Beberapa teman saya mengalami luka . Tak hanya itu, mereka mengambil semua atribut kami. Tindakan mereka itu sangat kami sayangkan," tuturnya,
Soemitro juga mempertanyakan kenapa aparat TNI/Polri mengacaukan gerakan mahasiswa yang mendukung kepentingan rakyat. Pembubaran aksinya bahkan terjadi setelah ada koordinasi dengan aparat TNI/Polri. Soal surat izin berunjukrasa diakuinya tak ada . Pihaknya telah mengajukan, tapi kepolisian tak menerimanya. "Kami beritikad baik dan paham prosedur,"
Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, Komisaris Besar Fery Abraham, mengatakan pihaknya sebatas melakukan pengamanan. Disinggung soal adanya demo yang dibubarkan aparat keamanan tidak dibantahnya. Itu semua dilakukan demi menjaga keamanan dan ketertiban umum. "Kebanyakan tidak ada izinnya," ucapnya.
Fery mengatakan dalam pengamanan kunjungan kerja Jokowi, pihaknya sebatas membantu TNI. Semua langkah yang diambil pihaknya berlandaskan aturan hukum yang berlaku. "Kami ikuti prosedur pengamanan saja," tutur Fery.
Panglima Komando Daerah Militer VII/Wirabuana, Mayor Jenderal TNI Bachtiar, memang telah menegaskan bahwa pihaknya siap habis-habisan mengawal kunjungam kerja Jokowi agar berlangsung aman dan lancar. "Kami siap all out," ucap Bachtiar.
Selama di Makassar, Jokowi hanya tinggal beberapa jam. Ia sebatas menghadiri groundbreaking Makassar New Port dan membagi-bagikan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar ke sejumlah warga.
TRI YARI KURNIAWAN
