Menteri Khofifah Pastikan Raskin Bukan Beras Plastik  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, bersama warga di perkampungan kumuh Karuwisi saat kunjungan kerja di Makassar, Sulsel, 15 November 2014. Kunjungan kerja Menteri Sosial untuk mensosialisasikan pengentasan kemiskinan, memberdayakan program masyarakat miskin berbasis kelurahan dan memperkuat kelembagaan dalam penanganan kemiskinan. TEMPO/Fahmi Ali

    Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, bersama warga di perkampungan kumuh Karuwisi saat kunjungan kerja di Makassar, Sulsel, 15 November 2014. Kunjungan kerja Menteri Sosial untuk mensosialisasikan pengentasan kemiskinan, memberdayakan program masyarakat miskin berbasis kelurahan dan memperkuat kelembagaan dalam penanganan kemiskinan. TEMPO/Fahmi Ali

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa memastikan beras yang menjadi jatah warga miskin, atau yang biasa disebut beras miskin (raskin), aman dari kandungan plastik.

    “Dipastikan raskin sesuai dengan standar, laik dikonsumsi dan terbebas dari zat berbahaya termasuk plastik,” katanya dalam siaran pers yang diterima Tempo, Jumat, 22 Mei 2015.

    Menurut Khofifah, raskin yang telah ditetapkan pemerintah tidak berwarna kuning, tidak ada batu dan jamur, serta tidak ada kandungan sintetis, plastik, serta zat berbahaya lainnya. “Kami juga pastikan keluarga miskin bisa mendapat 15 kilogram per bulannya,” ujarnya.

    Sebelumnya, Ketua Komisi Sosial DPR Saleh Partaonan Daulay meminta Kementerian Sosial melakukan pengawasan terhadap raskin seiring dengan maraknya peredaran beras sintetis di pasaran.

    Pengawasan, kata Saleh, dinilai sangat penting agar beras sintetis tidak terdistribusi kepada 15,5 juta penerima raskin. “Beras bersubsidi ini harus layak konsumsi dan tidak bercampur aduk dengan beras sintetis,” ucapnya.

    Saleh juga mengimbau agar Menteri Khofifah berkoordinasi dengan Bulog terkait dengan masalah beras sintetis. “Menteri Sosial harus mengecek mutu dan kualitas beras yang didistribusikan ke masyarakat,” tuturya.

    Kekhawatiran bercampurnya beras sintetis ke dalam raskin, kata Saleh, bukan sesuatu yang berlebihan. “Di pasar terbuka, tentu tidak tertutup kemungkinan jika ada pihak yang ingin mencari keuntungan dengan mencampurkannya dalam beras miskin.”

    MITRA TARIGAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Enam Poin dalam Visi Indonesia, Jokowi tak Sebut HAM dan Hukum

    Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan sejumlah poin Visi Indonesia di SICC, 14 Juli 2019. Namun isi pidato itu tak menyebut soal hukum dan HAM.