TEMPO.CO, Makassar - Pengurus Partai Golkar Sulawesi Selatan menuding Golkar Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono menghambat proses pemilihan kepala daerah sehingga partai yang ada di daerah belum berani melakukan proses perekrutan. Pasalnya, islah yang diinginkan Agung melenceng dari apa yang diharapkan.
“Benar, Rabu, 20 Mei, Pak Agung gelar jumpa pers di Jakarta. Dia (Agung) siap islah. Tapi islahnya tidak seperti yang diharapkan,” ujar Wakil Ketua Golkar Provinsi Sulawesi Selatan Arfandi Idris ketika dihubungi Tempo, Kamis, 21 Mei 2015.
Arfandi menyebutkan islah yang diinginkan Agung adalah pengurus yang sah yaitu Golkar hasil Munas Ancol. Begitu pun Ketua Golkar akan dijabat olehnya. Padahal dalam hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur, Senin, 18 Mei, hakim secara jelas menyatakan surat keputusan yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibatalkan. "Kalau memang mau selamatkan partai, marilah bersatu,” katanya.
Meski demikian, Arfandi melanjutkan, Golkar Sulawesi Selatan tetap akan membuka pendaftaran. Ia mengaku tak ingin Golkar yang ada di daerah kehilangan momen politik. Sebab, ia merasa iba karena kader potensial Golkar yang tersebar di sebelas daerah yang akan mengikuti pilkada tidak terakomodasi. “Tidak boleh ada status quo. Bisa kacau negara. Kami berupaya melakukan lobi politik terhadap dua kubu ini,” dia menjelaskan.
Lobi politik yang dimaksud adalah Golkar di daerah menjadi penentu siapa figur yang akan diusung, sambil menunggu proses yang tengah berjalan terkait dengan kepengurusan mana yang dianggap sah oleh Komisi Pemilihan Umum. “Masih ada waktu. Sambil menunggu kepengurusan yang sah, kami akan rapat terkait kapan membuka pendaftaran,” tutur Arfandi.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar kubu Agung Laksono, Sabil Rachman, membenarkan bahwa pada Rabu kemarin Agung Laksono telah melakukan jumpa pers dan menyatakan kesiapannya untuk islah dengan kubu Aburizal Bakrie. Namun islah yang diinginkan kubu ini adalah Ical—sapaan Aburizal Bakrie—harus mundur dari posisi Ketua Umum DPP Golkar. “Tolong dicatat, Pak Ical harus mundur,” ucapnya.
ARDIANSYAH RAZAK BAKRI
