Usut Kasus HAM, Indonesia Harus Contoh Argentina

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar. TEMPO/Dasril Roszandi

    Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO , Jakarta: Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Haris Azhar meminta pemerintah meniru negara lain dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat. Setidaknya ada dua negara di benua Amerika yang bisa dicontoh pemerintah, yakni Argentina dan Peru. 

    "Contoh ini harus menjadi penyemangat pemerintah selesaikan kasus HAM," kata Haris kepada Tempo, Kamis, 21 Mei 2015.

    Argentina menjadi contoh pertama Haris. Pengadilan di ibu kota Argentina, Buenos Aires, mulai menyidangkan sejumlah kasus pelanggaran berat yang terjadi selama junta militer tahun 1976-1983. Setidaknya ada lebih dari 5.000 tahanan politik pemerintah Argentina saat itu yang dinyatakan hilang hingga kini.

    Bahkan Komisi Kebenaran yang dibentuk pemerintah Argentina mencatat sekitar 300 ribu orang menjadi korban dari kejahatan HAM tersebut. "Ppemimpin diktatornya bisa diseret ke pengadilan," kata Haris. 

    Haris pun mengaku pernah menyambangi Argentina pada 2012 dan menyaksikan proses persidangan HAM. Dia mengatakan, pemerintah Argentina baru berhasil menyeret kasus pelanggaran hak asasi 30 tahun kemudian. Hal tersebut bisa terjadi lantaran pemerintah Argentina ketika itu berani mengambil tindakan tegas menyasar mantan pemimpin mereka zaman dulu. 

    Pemerintah Peru juga berhasil mengusut kasus pelanggaran HAM berat mantan penguasa negara tersebut hingga ke meja hijau. Mantan presiden Peru Alberto Fujimori dijatuhi hukuman penjara akibat bersalah melakukan pelanggaran hak asasi hingga menewaskan puluhan orang pada tahun 1960an.


    Upaya hukum tersebut jelas tak mudah sebab pelaku pelanggar HAM adalah mantan orang berkuasa. "Tapi Pengadilan dan Komisi Kebenaran Peru teguh menuntaskan kasus itu," kata Haris. "Sikap tegas itulah yang harus dimiliki Kejaksaan Agung mengusut dugaan keterlibatan jenderal TNI (zaman dulu) dalam tujuh kasus pelanggaran HAM."

    INDRA WIJAYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Mereka yang Dianggap Layak Jadi Menteri, Tsamara Amany Disebut

    Nama-nama yang dianggap layak menjabat menteri kabinet Jokowi - Ma'ruf kuat beredar di internal partai pendukung pasangan itu. Tsamara Amany disebut.