Daerahnya Disebut Termiskin, Bupati Kulon Progo: Asem Tenan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi. TEMPO/Kink Kusuma Rein

    Ilustrasi. TEMPO/Kink Kusuma Rein

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo menceritakan salah satu artikel terbitan 2014 yang dilihatnya. Hasto mengaku jengkel dengan artikel berjudul 'Terbungkus Pesona, Kemiskinan Yogyakarta Tertinggi Se-Jawa' di dunia maya. Hasto sebal ketika daerah yang dicontohkan sebagai daerah termiskin adalah wilayah yang dipimpinnya Kulon Progo. "Asem tenan," kata Hasto di Hotel cavinton Yogyakarta Kamis 21 Mei 2015.

    Dalam artikel itu tertulis ada sekitar 535 ribu penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta yang sebagian besar di antaranya justru berada di kota yakni 325 ribu. Sementara sebanyak 209 ribu adalah penduduk miskin desa.

    Definisi penduduk miskin menurut BPS sendiri adalah penduduk yang konsumsinya berada di bawah garis kemiskinan.  "Tapi bagaimana saya mau mengelak ya wong ini data resmi BPS," kata Hasto.

    Sejak mengetahui data itu, Hasto mencari tahu ke mana saja rata-rata pengeluaran masyarakatnya. Dari data Sosial Ekonomi Nasional 2013 BPS, diketahui bahwa masyarakat Kulon Progo menghabiskan Rp 96,6 miliar untuk rokok.

    Menurut Hasto, jumlah yang dihabiskan warga Kulon Progo untuk rokok lebih tinggi daripada anggaran yang dihabiskan untuk Pendidikan sebanyak Rp 93 miliar. Sedangkan anggaran untuk Kesehatan sebanyak Rp 72,7 miliar.

    Melihat kondisi-kondisi aneh itu masyarakatnya itu, Hasto pun berseloroh bahwa zaman ini semakin gila. "Semoga saja pemimpinnya tidak ikutan edan," kata Hasto masih diikuti tawa oleh hadirin.

    Hasto sedang getol mencanangkan Kawasan tanpa Rokok di daerahnya. Hasto pun mengeluarkan Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan tanpa Rokok. Hasto mencari tahu berapa banyak dana yang dihabiskan masyarakat untuk mengkonsumsi rokok setiap tahunnya.

    MITRA TARIGAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Enam Poin dalam Visi Indonesia, Jokowi tak Sebut HAM dan Hukum

    Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan sejumlah poin Visi Indonesia di SICC, 14 Juli 2019. Namun isi pidato itu tak menyebut soal hukum dan HAM.