Awasi Beras Plastik, Menteri Tjahjo Keluarkan Surat Edaran  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pedagang menunjukan salah satu beras yang dijualnya di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, 21 Mei 2015. Para pembeli mencium aroma dan melihat bentuk fisik beras, salah satu cara yang dilakukan warga untuk menghindari peredaran beras sintetis dipasaran. TEMPO/Subekti.

    Pedagang menunjukan salah satu beras yang dijualnya di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, 21 Mei 2015. Para pembeli mencium aroma dan melihat bentuk fisik beras, salah satu cara yang dilakukan warga untuk menghindari peredaran beras sintetis dipasaran. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.COJakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menerbitkan surat edaran kepada kepala daerah untuk mengusut tuntas siapa pelaku penyelundupan beras plastik. Surat tersebut bernomor 511.1/2646/SJ.

    "Ini sudah masuk kategori perbuatan makar kepada negara karena merusak masyarakat yang mengkonsumsi," ujar Tjahjo melalui pesan pendek, Kamis, 21 Mei 2015.

    Tjahjo juga mengatakan telah berkoordinasi dengan kepolisian dan Badan Intelijen Nasional untuk mengusut masalah ini. Tjahjo meminta para kepala daerah berkoordinasi dengan Bulog setempat dan proaktif membeli hasil panen, serta ikut mengawasi distribusi beras miskin yang tidak layak.

    Selain soal beras plastik, surat edaran itu juga menyinggung peredaran minuman keras. Ia meminta para kepala daerah mengawasi pasar swalayan yang masih menjual miras.

    Beredar kabar seorang warga Bekasi sakit setelah mengkonsumsi bubur dan nasi dari beras yang dia beli. Beras itu dicurigai merupakan beras plastik asal Cina yang menghebohkan dunia maya akhir-akhir ini. Warga curiga karena selain sakit setelah memakan olahan beras tersebut, tekstur, rasa, dan bentuk berasnya pun tidak biasa.

    TIKA PRIMANDARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ponsel Tanpa IMEI Terdaftar Mulai Diblokir pada 17 Agustus 2019

    Pemerintah akan memblokir telepon seluler tanpa IMEI terdaftar mulai 17 Agustus 2019 untuk membendung peredaran ponsel ilegal di pasar gelap.