Pansel KPK Diharap Mau Terima Masukan Publik  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Tim Panitia Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Betti S. Alisjahbana. Dok. Tempo

    Anggota Tim Panitia Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Betti S. Alisjahbana. Dok. Tempo

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal lembaga pegiat antikorupsi, Transparancy International Indonesia, Dadang Trisasongko optimis dengan kinerja sembilan anggota panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut dia, anggota panitia seleksi yang baru diumumkan Presiden Joko Widodo tersebut mempunyai latar belakang yang komprehensif.

    "Komposisinya lengkap mewakili berbagai latar belakang profesi dan keahlian yang dibutuhkan pansel capim KPK," ujar Dadang melalui pesan singkat, Kamis, 21 Mei 2015. Dia berharap para anggota panitia seleksi itu bisa bekerja efektif dan membuka diri dari masyarakat.

    "Bersedia membuka diri untuk input dari publik, independen, bekerja secara transparan," ujar Dadang.

    Dadang juga berharap anggota panitia seleksi mampu menghasilkan calon pimpinan lembaga antirasuah yang bisa menjawab tantangan KPK empat tahun ke depan.

    Dadang meminta masyarakat turut memberi masukan kepada anggota panitia seleksi ihwal kandidat yang layak menjadi pimpinan lembaga antirasuah itu. "Masyarakat perlu memberikan input kepada mereka terkait para kandidat yang ikut proses seleksi," ujarnya.

    Presiden Joko Widodo menunjuk sembilan akademikus maupun praktisi untuk menjadi panitia seleksi calon pimpinan KPK.

    Mereka adalah ekonom Mandiri Sekuritas, Destry Damayanti; pakar hukum tata negara, Enny Nurbaningsih; pakar hukum pidana dan HAM, Harkristuti Haskrisnowo; ahli IT dan manajemen, Betti S. Alisjabana; pakar hukum pidana ekonomi dan pencucian uang, Yenti Garnasih; ahli psikologi SDM dan pendidikan, Supra Wimbarti; ahli tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, Natalia Subagyo; ahli hukum, Diani Sadiawati; dan ahli sosiologi korupsi dan modal sosial, Meuthia Ganie-Rochman.

    LINDA TRIANITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Enam Poin dalam Visi Indonesia, Jokowi tak Sebut HAM dan Hukum

    Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan sejumlah poin Visi Indonesia di SICC, 14 Juli 2019. Namun isi pidato itu tak menyebut soal hukum dan HAM.