KPK Dukung Sembilan Anggota Pansel  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Beberapa aktivis menggunakan topeng tokoh politik, sambil membawa spanduk yang berisi tuntutan mereka. Demonstran menuntut presiden Joko Widodo, untuk segera membentuk Pansel KPK yang berintegritas, mereformasi Kepolisian RI, dan menghentikan segala bentuk Kriminalisasi terhadap KPK. Malang, 20 Mei 2015. TEMPO/Aris Novia Hidayat

    Beberapa aktivis menggunakan topeng tokoh politik, sambil membawa spanduk yang berisi tuntutan mereka. Demonstran menuntut presiden Joko Widodo, untuk segera membentuk Pansel KPK yang berintegritas, mereformasi Kepolisian RI, dan menghentikan segala bentuk Kriminalisasi terhadap KPK. Malang, 20 Mei 2015. TEMPO/Aris Novia Hidayat

    TEMPO.COJakarta - Pelaksana tugas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi menilai sembilan anggota Panitia Seleksi Pimpinan KPK yang baru diumumkan Presiden Joko Widodo kredibel. 

    Menurut dia, sembilan anggota Pansel KPK itu memenuhi syarat berintegritas, berkapabilitas, dan tidak ada afiliasi apa pun dengan politik tertentu.

    "Saya melihat yang duduk di Pansel tidak punya afiliasi politik dari partai politik tertentu," ujar Johan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 21 Mei 2015. Dia optimistis, melalui Pansel yang dibentuk dari multidisiplin ilmu itu, bisa diperoleh pimpinan KPK yang sesuai dengan harapan.

    Johan tak mempersoalkan sembilan anggota Pansel yang semuanya perempuan. Dia mengapresiasi keputusan Jokowi yang melakukan terobosan baru dengan mengikutkan para pakar. "Bukan soal hukum saja, tapi soal manajemen, teknologi, psikologi. Ini diperlukan," ucap Johan.

    Menurut dia, hiruk-pikuk yang kemarin mendera KPK sangat ditentukan oleh kemampuan pimpinan dalam mengatur KPK. "Soal psikologi, itu sangat perlu," ujar Johan.

    Presiden Joko Widodo menunjuk sembilan akademikus dan praktisi untuk menjadi Pansel KPK. Mereka adalah ekonom dari Mandiri Sekuritas, Destry Damayanti; pakar hukum tata negara, Enny Nurbaningsih; pakar hukum pidana dan hak asasi manusia, Harkristuti Harkrisnowo; ahli teknologi dan manajemen, Betti S. Alisjabana; pakar hukum pidana ekonomi dan pencucian uang, Yenti Garnasih; ahli psikologi sumber daya manusia dan pendidikan, Supra Wimbarti; ahli tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, Natalia Subagyo; ahli hukum, Diani Sadiawati; serta ahli sosiologi korupsi dan modal sosial, Meuthia Ganie-Rochman.

    LINDA TRIANITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Bebas Visa bagi Indonesia di Brasil dan Empat Negara

    Sejumlah negara baru saja mengeluarkan kebijakan bebas visa bagi para pemegang paspor Indonesia, bukti bahwa paspor Indonesia semakin kuat di dunia.