Penggiat Antikorupsi Sulawesi Dukung Pansel KPK  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seratus lebih aktivis Aliansi Ganyang Koruptor Banyumas berunjukrasa di depan gedung DPRD Banyumas, dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi (9/12). Mereka menuntut penyelesaian kasus Bank Century. TEMPO/Aris Andrianto

    Seratus lebih aktivis Aliansi Ganyang Koruptor Banyumas berunjukrasa di depan gedung DPRD Banyumas, dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi (9/12). Mereka menuntut penyelesaian kasus Bank Century. TEMPO/Aris Andrianto

    TEMPO.CO, Jakarta - Dukungan terhadap sembilan perempuan yang ditunjuk sebagai panitia seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) datang dari banyak pihak. Salah satunya dari Anti-Corruption Committee (ACC), perkumpulan aktivis yang konsen mengawal penanganan kasus korupsi di Sulawesi.

    "Kami melihat mereka adalah tokoh yang bisa memberi pandangan obyektif dalam memilih calon pimpinan KPK," kata Koordinator ACC, Abdul Muttalib, melalui telepon, Kamis, 21 Mei 2015.

    Muttalib meyakini hal tersebut karena sejumlah anggota panitia seleksi sudah akrab dengan gerakan aktivis antikorupsi di penjuru Tanah Air. Ia mencontohkan Diani Sadiawati dari Bappenas dan Meuthia Ganie Rochman, ahli sosiologi korupsi dan modal sosial. "Kami mengenal rekam jejaknya. Mereka orang-orang profesional dalam menilai masalah," katanya.

    Presiden Joko Widodo baru saja memilih sembilan nama anggota panitia seleksi pimpinan KPK. Latar belakangnya cukup beragam, dari ahli hukum, ahli keuangan, sosiolog, ahli ilmu teknologi, hingga psikolog. Mereka bertugas menghimpun dan menelusuri rekam jejak pendaftar jabatan lima pimpinan KPK yang bakal lowong Desember mendatang.

    "Beberapa bulan ini, saya bekerja keras membentuk pansel. Panitia harus kompeten dan berintegritas, serta keahliannya harus lengkap," ucap Jokowi.

    Muttalib berharap panitia seleksi pilihan Jokowi bisa melahirkan tokoh yang mampu mengatasi "krisis" yang dialami KPK. Untuk itu, kinerja mereka harus dikawal oleh semua pihak agar jauh dari tendensi tertentu, tekanan dan tanpa transasi dengan kelompok tertentu. "Apalagi itu partai politik," katanya.

    TRI SUHARMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Para Pencari Suaka Afganistan dan Data Sejak 2008

    Para pencari suaka Afganistan telantar di depan Kementerian BUMN di Jakarta pada Juli 2019. Sejak 2008, ada puluhan ribu pencari suaka di Indonesia.