TEMPO.CO, Banda Aceh - Solidaritas Masyarakat Aceh untuk Kemanusiaan dan Perdamaian (ASHP) menyurati Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) terkait dengan nasib pengungsi etnis Rohingya. Surat juga dikirim kepada Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Jedah, Arab Saudi, dan Presiden Joko Widodo.
Juru bicara ASHP, Wirduna Tripa, menjelaskan, surat dikirim melalui PT Pos Indonesia Banda Aceh. Surat disampaikan via kantor perwakilan PBB di Jakarta untuk ditujukan langsung kepada DK PBB di New York, Amerika Serikat.
Dalam suratnya, ASHP meminta PBB mengintervensi pemerintah Myanmar agar menyelesaikan kasus kemanusiaan terhadap Rohingya yang terjadi sejak 1962. “PBB harus lebih aktif dalam mencari solusi menyelesaikan masalah etnis minoritas Rohingya,” kata Wirduna, Rabu, 20 Mei 2015.
Sementara itu, OKI dan negara-negara Islam di dunia diminta bersatu mempengaruhi PBB dan pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan masalah Rohingya.
Adapun Presiden Jokowi diminta bersedia menampung pengungsi Rohingya di pulau-pulau Indonesia serta memberi layanan pendidikan, kesehatan, dan jaminan hidup seperti yang pernah diberikan kepada pengungsi perang Vietnam.
Menurut Wirduna, persoalan pengungsi Rohingya akan terus berlarut-larut jika tidak diselesaikan. Dalam 11 hari terakhir, lebih dari 1.300 warga Rohingya dan Bangladesh terdampar ke Aceh dan Sumatera Utara.
Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Aceh Peduli Rohingya (AMAPR) menggelar aksi unjuk rasa di Banda Aceh. Mereka juga mendesak PBB agar bersikap tegas terhadap pemerintah Myanmar yang tak mengakui warga etnis Rohingya. “Biarkan para pengungsi Rohingya tinggal di Aceh dulu untuk sementara waktu,” ujar Muhammad, seorang peserta aksi.
Aliansi Peduli Rohingya juga telah membuka posko SaveRohingya di Kompleks Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh. Posko menerima berbagai bantuan dari masyarakat. Mereka juga turun ke jalan untuk mengumpulkan uang yang akan disalurkan kepada para pengungsi Rohingya yang saat ini ditampung di Aceh Utara, Aceh Timur, dan Kota Langsa.
ADI WARSIDI
